Pedoman Nasional Perkaderan Sekolah dan Pesantren Muhammadiyah Resmi Diluncurkan

Muhammadiyah resmi meluncurkan Buku Pedoman Perkaderan Sekolah, Madrasah, dan Pesantren Muhammadiyah sebagai acuan nasional dalam penguatan kaderisasi di lingkungan pendidikan Persyarikatan. Peluncuran ini diinisiasi oleh Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) PP Muhammadiyah bersama Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen PNF) serta Lembaga Pengembangan Pesantren.

Agenda peluncuran digelar di Ruang Teater I-Gift Lantai 2 Gedung Menara Iqra Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar), Jumat (6/2/2026). Kegiatan ini dihadiri jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pimpinan majelis dan lembaga, pimpinan wilayah, akademisi, pengelola amal usaha pendidikan, hingga perwakilan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dari berbagai daerah.

Ketua MPKSDI PP Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan, menjelaskan bahwa kehadiran pedoman ini bertujuan menutup kekosongan rujukan kaderisasi di sektor pendidikan Muhammadiyah. Selama ini, proses perkaderan di sekolah, madrasah, dan pesantren dinilai belum memiliki standar yang sistematis dan terstruktur.

“Selama ini kita belum memiliki pedoman perkaderan yang baku di sekolah dan pesantren. Buku ini disusun sebagai rujukan nasional agar kaderisasi berjalan lebih terarah dan berkelanjutan,” ujar Bachtiar.

Ia menambahkan, penyusunan pedoman tersebut berangkat dari praktik-praktik kaderisasi yang telah berjalan di sejumlah daerah, termasuk Sulawesi Selatan. Pengalaman lapangan itu kemudian dirumuskan menjadi konsep yang lebih sistematis dan aplikatif.

Bachtiar menegaskan, pedoman ini bersifat terbuka dan dapat terus disempurnakan melalui masukan dari para pelaksana di lapangan agar tetap relevan dengan dinamika pendidikan.

Sementara itu, Sekretaris Majelis Dikdasmen PNF PP Muhammadiyah, Muhammad Khairul Huda, mengungkapkan bahwa Muhammadiyah saat ini mengelola lebih dari 5.500 sekolah dan madrasah dengan jumlah peserta didik mencapai lebih dari satu juta siswa. Menurutnya, potensi besar tersebut perlu diimbangi dengan sistem kaderisasi yang serius dan terencana.

“Selama ini perhatian kita banyak tertuju pada penguatan manajerial dan akademik. Aspek ideologis perlu mendapatkan porsi yang seimbang, dan pedoman ini diharapkan menjadi jembatan antara mutu pendidikan dan penguatan ideologi,” ujarnya.

Dari perspektif organisasi, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Organisasi dan Pembinaan Kader, Agung Danarto, menilai pedoman ini sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan kaderisasi di tengah pesatnya perkembangan amal usaha Muhammadiyah. Ia menyoroti paradoks besarnya jumlah siswa, guru, dan santri dengan ketersediaan kader yang dinilai belum optimal.

“Jumlah sumber daya sangat besar, tetapi kita masih sering merasa kekurangan kader. Ini menandakan perlunya perbaikan sistem kaderisasi. Buku pedoman ini menjadi salah satu jawaban atas persoalan tersebut,” kata Agung.

Dari unsur pesantren, Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah, Jamaluddin Prawironegoro, menekankan pentingnya pedoman ini bagi keberlanjutan pesantren Muhammadiyah. Saat ini, Muhammadiyah mengelola sekitar 445 pesantren dengan jumlah santri lebih dari 69.000 orang.

“Latar belakang sumber daya manusia di pesantren sangat beragam. Karena itu, dibutuhkan sistem kaderisasi yang terstandar. Pedoman ini akan memperkuat ideologi persyarikatan sekaligus menjadi bagian dari penjaminan mutu pesantren Muhammadiyah,” jelasnya.

Perwakilan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) turut menyambut positif peluncuran pedoman tersebut. Mereka menilai pedoman ini dapat menyatukan persepsi seluruh sivitas pendidikan terkait peran IPM di sekolah, sekaligus memperkuat sinergi antara pelajar, guru, dan pimpinan sekolah dalam proses kaderisasi.

Peluncuran buku pedoman ditandai dengan penandatanganan simbolis oleh pimpinan PP Muhammadiyah, pimpinan majelis terkait, serta perwakilan Universitas Muhammadiyah Makassar, yang disaksikan ratusan peserta dari berbagai wilayah.

Melalui pedoman nasional ini, Muhammadiyah berharap proses perkaderan di sekolah, madrasah, dan pesantren dapat berjalan lebih sistematis, terencana, dan berkelanjutan, sekaligus memperkokoh ideologi persyarikatan sebagai fondasi keberlanjutan gerakan Muhammadiyah di masa depan.