WARTAPTM.ID, JEMBER — Kebebasan akademik dan hak mahasiswa menyampaikan aspirasi perlu mendapat perlindungan dalam setiap proses penegakan hukum. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember (Unmuh Jember), Dr. Fina Rosalina, S.H., M.H., mengingatkan bahwa tindakan aparat penegak hukum di lingkungan perguruan tinggi harus tetap berlandaskan hukum dan menghormati hak konstitusional warga negara.
Fina menilai, tindakan represif terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi berpotensi menggeser ruang demokrasi menjadi persoalan keamanan. Padahal, mahasiswa memiliki peran sebagai bagian dari masyarakat yang turut mengawasi jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Mahasiswa yang sebenarnya merupakan subjek demokrasi yang sedang menyampaikan aspirasi, justru bergeser menjadi objek yang dianggap sebagai ancaman stabilitas dan harus dilumpuhkan,” ungkap Fina.
Menurutnya, tindakan represif yang berulang juga berkaitan dengan lemahnya mekanisme koreksi terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, penanganan aksi mahasiswa perlu membedakan penyampaian pendapat secara damai dengan tindakan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana.
Kewenangan Aparat Harus Sesuai Prosedur
Terkait masuknya aparat ke lingkungan perguruan tinggi, Fina menjelaskan bahwa kampus bukan wilayah yang kebal hukum. Namun, pelaksanaan kewenangan aparat tetap harus memiliki dasar hukum dan mengikuti prosedur yang berlaku.
Ia menekankan bahwa tindakan seperti penangkapan dan penggeledahan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Koordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi serta pertimbangan terhadap kondisi di lapangan juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan.
Menurut Fina, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk melindungi sivitas akademika, termasuk memastikan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan tetap terjaga. Ia mengingatkan bahwa tindakan aparat yang tidak sesuai prosedur berpotensi mengganggu ruang akademik.
Jaminan kebebasan akademik sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 8 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi menerapkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Pelaksanaannya menjadi tanggung jawab sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi pimpinan perguruan tinggi.
“Jaminan-jaminan tersebut secara formal memang ada, tetapi dalam praktiknya mekanisme sanksi terhadap pelanggaran masih jarang diterapkan,” jelasnya.
Fina juga merujuk pada jaminan hak berpendapat dan berekspresi dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28C, 28E, 28F, dan 28I, serta ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Menurutnya, keberadaan landasan hukum tersebut perlu diikuti pelaksanaan dan penegakan yang konsisten.
Pengerahan Aparat dan Dampak Psikologis
Fina menjelaskan bahwa pengerahan aparat dalam jumlah besar tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai intimidasi. Penilaiannya perlu mempertimbangkan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan kebutuhan dalam penanganan situasi.
Namun, pengerahan aparat yang berlebihan tanpa ancaman konkret, tidak disertai komunikasi dan koordinasi dengan pihak kampus, atau dilakukan dengan tindakan yang menimbulkan ketakutan dapat mengarah pada intimidasi.
Situasi tersebut juga berpotensi menimbulkan chilling effect, yakni kondisi ketika mahasiswa dan sivitas akademika merasa takut menyampaikan pendapat karena khawatir menghadapi sanksi atau tindakan hukum. Jika kondisi ini berkembang, ruang diskusi dan kritik di perguruan tinggi dapat terganggu.
Dalam proses penegakan hukum, Fina menekankan pentingnya prinsip individualisasi penangkapan. Setiap orang harus dinilai berdasarkan bukti dan dugaan keterlibatan masing-masing, bukan ditindak secara kolektif hanya karena berada di lokasi demonstrasi.
“Penegakan hukum harus berdasarkan alat bukti yang kuat. Tidak boleh melakukan asumsi kolektif bahwa karena di suatu tempat terjadi kericuhan, kemudian semuanya ditangkap,” tegasnya.
Ia menilai aparat perlu membedakan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai dengan pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian, proses penegakan hukum dapat berjalan tanpa mengabaikan hak individu.
Kampus Perlu Berikan Pendampingan Hukum
Sebagai langkah perlindungan, Fina mendorong perguruan tinggi memberikan pendampingan hukum kepada mahasiswa yang berhadapan dengan proses hukum. Kampus juga perlu berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan hak-hak mahasiswa terpenuhi.
Selain itu, evaluasi terhadap prosedur penangkapan maupun dugaan tindakan kekerasan perlu dilakukan agar potensi pelanggaran dapat ditangani dan peristiwa serupa tidak berulang.
Fina menegaskan bahwa perlindungan terhadap mahasiswa dan penegakan hukum bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Aparat tetap memiliki kewenangan menjalankan tugasnya, tetapi pelaksanaannya harus menghormati hak warga negara dan prinsip demokrasi.
“Kalau mahasiswa memang ingin menyampaikan pendapat, kita apresiasi dan kita lindungi. Kalau ada penyusup yang melakukan tindak pidana, harus dilakukan penanganan sesuai ketentuan hukum,” pungkasnya.
Pandangan tersebut menegaskan pentingnya menjaga perguruan tinggi sebagai ruang akademik yang terbuka terhadap kritik dan pertukaran gagasan. Perlindungan kebebasan akademik, penghormatan terhadap hak mahasiswa, serta penegakan hukum yang sesuai prosedur menjadi bagian penting dalam merawat kehidupan demokrasi.

Be the first to comment