Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) kembali mencatat tonggak penting dalam perjalanan pengabdiannya bagi pendidikan dan kemajuan bangsa. Pada Senin (29/12/2025), Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir melakukan seremoni groundbreaking Gedung Megatorium Margono Djojohadikoesoemo di Kampus UMP. Pembangunan gedung monumental ini bukan sekadar penambahan infrastruktur kampus, tetapi dimaknai sebagai simbol penguatan ekonomi kerakyatan dan pusat kajian strategis masa depan Indonesia.
Rektor UMP, Jebul Suroso menuturkan, Megatorium ini dirancang sebagai fasilitas multifungsi yang mendukung kegiatan akademik, kemahasiswaan, dan agenda besar Muhammadiyah di ranah keilmuan, sosial, dan kebudayaan. Lebih jauh, penamaan gedung ini juga menjadi penghormatan atas sosok Margono Djojohadikoesoemo. Seorang tokoh nasional yang pernah menjabat Bupati Banyumas serta Direktur Utama pertama Bank Negara Indonesia (BNI).
“Gedung ini diharapkan tidak hanya menjadi landmark fisik bagi UMP, tetapi juga tempat menumbuhkan spirit keilmuan, integritas, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan yang pernah diwariskan Margono,” ujar Jebul.
Dalam sambutannya, Haedar Nashir menggarisbawahi pentingnya keberadaan Gedung Megatorium ini sebagai ruang strategis untuk menghadirkan gagasan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Sosok Margono tidak hanya dikenal sebagai birokrat dan ekonom, tetapi juga figur penting yang memiliki jejak ideologis kuat terhadap penguatan ekonomi nasional.
Haedar juga menyinggung kesinambungan sejarah tokoh bangsa dari keluarga Djojohadikoesoemo. Dari Margono lahir Sumitro Djojohadikusumo—ekonom besar yang disebutnya sebagai “Begawan Ekonomi Indonesia”. Hingga kini, Presiden RI Prabowo Subianto juga membawa gagasan ekonomi kerakyatan dalam visi pemerintahannya.
“Kita berharap gagasan Presiden untuk membangun ekonomi konstitusional, mandiri, dan berdaulat benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. Gedung ini bisa menjadi laboratorium pemikiran untuk menyusun format ekonomi Indonesia masa depan,” tegas Haedar.
Haedar menegaskan kembali pentingnya keberpihakan negara dalam pembangunan ekonomi. Ia merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan ekonomi Indonesia pada asas kekeluargaan dan penguasaan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Konsep ini menjadi pijakan moral dan konstitusional agar ekonomi nasional tidak sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar bebas.
Menurutnya, amanat konstitusi tersebut harus diterjemahkan dalam kebijakan konkret. Dengan memastikan sumber daya nasional dikelola untuk kepentingan publik, memperkuat koperasi, serta memastikan keadilan sosial tidak sekadar menjadi slogan.
“Indonesia membutuhkan keberanian intelektual sekaligus keberpihakan moral. Muhammadiyah siap ambil peran melalui pusat kajian, institusi pendidikan, dan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Pembangunan Megatorium Margono Djojohadikoesoemo merupakan hasil kerja sama strategis antara Muhammadiyah dan BNI. Kerja sama ini tidak berhenti pada pembangunan gedung semata. Tetapi juga menyentuh program penguatan pendidikan seperti pembangunan TK ABA Semesta di Yogyakarta.
Bagi Muhammadiyah, kolaborasi ini adalah wujud komitmen membangun sumber daya manusia unggul, berkarakter, sekaligus berdaya saing global.
“Ada orientasi membangun SDM yang kuat di balik upaya merancang masa depan ekonomi Indonesia. Di sinilah perguruan tinggi berperan, bukan sekadar mendidik, tapi juga membentuk arah peradaban,” tambah Haedar.
Be the first to comment