Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Program Prioritas Literasi Nasional dan Politik Bahasa Negara”. Kegiatan ini menghadirkan Kepala Perpusnas RI, E. Aminudin Aziz, sebagai pembicara utama dan digelar pada Senin (19/1/2026) di Auditorium Ukhuwah Islamiyah UMP.
Seminar nasional ini menjadi ruang diskusi strategis mengenai peran literasi dan kebijakan bahasa negara dalam menjaga identitas kebangsaan di tengah dinamika globalisasi. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerja Sama UMP, Saefurrohman, dalam sambutannya menegaskan bahwa politik bahasa negara tidak semestinya dipahami sebagai bagian dari politik praktis, melainkan sebagai strategi kebahasaan nasional.
Menurutnya, politik bahasa memiliki fungsi penting dalam menjaga kedaulatan, identitas, serta keberlanjutan Bahasa Indonesia. Kesalahpahaman terhadap istilah politik bahasa, lanjut Saefurrohman, kerap membuat isu ini enggan dibahas secara akademik.
“Politik bahasa negara jangan dipahami sebagai politik praktis, tetapi sebagai strategi negara dalam menjaga dan mengembangkan Bahasa Indonesia,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Saefurrohman juga menyoroti fenomena menurunnya kesantunan berbahasa, terutama di kalangan generasi muda. Ia menilai dunia pendidikan memiliki tanggung jawab besar untuk memperkuat literasi sekaligus pendidikan karakter kebahasaan.
Ia mengingatkan bahwa Bahasa Indonesia merupakan warisan para pendiri bangsa yang berakar dari bahasa Melayu dan berkembang menjadi bahasa yang sederhana, fleksibel, namun kaya makna. Bahkan, menurutnya, struktur Bahasa Indonesia termasuk salah satu yang paling sederhana di dunia.
“Cukup memahami kata kerja, seperti ‘makan’ atau ‘minum’, maknanya sudah jelas. Inilah keunggulan Bahasa Indonesia,” ujarnya.
UMP juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Aminudin Aziz yang dikenal luas sebagai pakar tindak tutur dan kesantunan berbahasa dengan reputasi internasional. Dalam pemaparannya, Aminudin menegaskan bahwa kesantunan berbahasa tidak sekadar persoalan etika komunikasi, tetapi mencerminkan budaya dan cara berpikir sebuah bangsa.
“Kesantunan berbahasa menunjukkan bagaimana bangsa menghargai lawan tuturnya. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga instrumen pembentuk peradaban,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa strategi politik bahasa negara perlu diarahkan pada pembentukan karakter penutur bahasa yang santun, kritis, dan bertanggung jawab, terutama dalam ruang publik dan ruang digital yang kini semakin dominan.
Be the first to comment