Akses penyandang disabilitas terhadap pendidikan tinggi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, baru sekitar 4,24 persen penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, menilai angka tersebut mencerminkan masih terbatasnya layanan pendidikan inklusif di perguruan tinggi yang mendukung proses pembelajaran bagi mahasiswa difabel. “Pemenuhan hak penyandang disabilitas salah satunya adalah tersedianya akses terhadap pendidikan yang bermutu dan setara bagi semua,” ujar Tri Hastuti, yang juga selaku koordinator program inklusi ‘Aisyiyah dalam webinar bertajuk Mendorong Layanan Inklusif bagi Difabel di Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (PTMA) yang digelar pada Jumat (19/12/2025).
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan penyandang disabilitas masih mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan tinggi. Salah satu persoalan utama adalah belum tersedianya fasilitas kampus yang ramah difabel. Kondisi tersebut membuat mahasiswa penyandang disabilitas harus berupaya lebih keras dalam menjalani proses perkuliahan. Selain itu, stigma sosial yang masih melekat turut memperkuat anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki kemampuan dan potensi yang setara.
Sekretaris Majelis Diktilitbang PPM, Nurhadi, juga menambahkan bahwa kampus inklusif harus diwujudkan tidak hanya melalui penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung. Ia menyampaikan bahwa PTMA telah mulai mengupayakan terwujudnya kampus inklusif. “Sejumlah PTMA telah memiliki unit layanan dan program khusus bagi mahasiswa penyandang disabilitas,” paparnya.
Meski demikian, Nurhadi menilai PTMA masih perlu memperkuat komitmen secara normatif melalui penyusunan kebijakan internal, pengembangan program berkelanjutan, serta sinkronisasi dengan regulasi kementerian terkait. Sebagai institusi yang berinteraksi langsung dengan mahasiswa difabel, PTMA didorong untuk menyusun rencana strategis dan peta jalan dalam mewujudkan kampus inklusif secara menyeluruh.
Akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas dinilai memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup. Dengan pendidikan yang lebih tinggi, penyandang disabilitas memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatkan kesejahteraan, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Tantangan pendidikan inklusif tidak bisa diselesaikan dalam simbolik tapi perlu cara berpikir dan perlu dilihat secara sistematis yang diwujudkan dalam pembelajaran inklusif. “Kita perlu mewujudkan tiga hal yakni kolaborasi, komitmen, dan kelembagaan diantara PTMA. Kampus inklusif bukan sekadar pilihan kebijakan melainkan komitmen moral bersama. Butuh kolaborasi setiap pihak untuk memandang disabilitas sebagai bagian dari akademik,” paparnya.
Webinar kolaborasi antara Majelis Diktilitbang PPM dan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah (PPA) ini turut dihadiri beberapa pemateri diantaranya Dewi Wulandari, S.Si., selaku Koordinator Pembelajaran Belmawa Kemendiktisaintek RI, Dr. Arni Surwanti, M.Si selaku Wakil Ketua II HIDIMU DIY, Ro’fah, MA., Ph.D. selaku Anggota Majelis Kesejahteraan Sosial (MKS) PP ‘Aisyiyah, dan Dr. Ati Kusmawati, M.Si., Psikolog. selaku Ketua Pusat Layanan Disabilitas Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Be the first to comment