WARTAPTM.ID, MALANG – Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Desri Arwen, menyoroti ketimpangan yang masih membayangi sistem pendidikan tinggi di Indonesia dalam forum Sarasehan Nasional bertajuk “Reformasi Tata Kelola Pendidikan Tinggi Berbasis Deliberatif”.
Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Nusantara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, pada Senin (4/5/2026), dan menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan akademisi serta pemangku kebijakan.
Sarasehan ini menjadi wadah pertukaran gagasan untuk merumuskan tata kelola pendidikan tinggi yang lebih adil, partisipatif, dan responsif terhadap perubahan global.
Sejumlah tokoh turut hadir dalam forum ini, di antaranya Dekan FISIP UB Ahmad Imron Rozuli dan Wakil Rektor II UB Muchamad Ali Safa’at, yang memperkaya perspektif kelembagaan dalam diskursus kebijakan pendidikan.
Sebagai pembicara kunci, Jazilul Fawaid menegaskan bahwa pendidikan merupakan amanat konstitusi yang didukung alokasi anggaran negara yang besar.
“Saya mendukung pendekatan deliberatif, tentu dengan tetap menghormati ciri khas masing-masing institusi,” ujarnya.
UMT Angkat Isu Ketimpangan Perguruan Tinggi
Dalam forum tersebut, Desri Arwen menyampaikan pandangan kritis terkait realitas yang dihadapi perguruan tinggi, khususnya swasta.
Menurutnya, masih terdapat ketimpangan struktural antara perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH), universitas terbuka, dan perguruan tinggi swasta.
“Kita menghadapi anomali dan ketidakpastian dalam pendidikan tinggi. Bahkan bisa dikatakan negara belum sepenuhnya berpihak, terutama kepada perguruan tinggi swasta,” tegasnya.
Ia menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian serius dalam merumuskan kebijakan pendidikan tinggi yang lebih berkeadilan.
Desri menekankan bahwa pendekatan deliberatif dapat menjadi solusi untuk membangun sistem pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan partisipatif.
Ia juga mengingatkan agar forum semacam ini tidak berhenti pada tataran wacana semata.
“Sarasehan ini jangan berhenti pada wacana. Harus ada program konkret yang mampu menjawab persoalan riil di lapangan,” tambahnya.
Sarasehan ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi strategis bagi reformasi pendidikan tinggi nasional, khususnya dalam menciptakan keseimbangan antara perguruan tinggi negeri dan swasta.
Be the first to comment