WARTAPTM.ID, SIDOARJO — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi perhatian publik pada pertengahan Mei 2026. Kondisi ini memunculkan beragam kekhawatiran di masyarakat, termasuk anggapan bahwa Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi.
Dosen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Imelda Dian Rahmawati, menegaskan bahwa melemahnya rupiah tidak serta-merta menjadi indikator terjadinya krisis. Menurutnya, fluktuasi nilai tukar merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam negeri maupun global.
“Kurs rupiah mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi nasional. Karena itu, pergerakannya dipengaruhi oleh kombinasi faktor domestik dan eksternal,” ujarnya.
Dari sisi domestik, stabilitas nilai tukar sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional, seperti neraca perdagangan, utang luar negeri, cadangan devisa, serta tingkat kepercayaan investor. Defisit impor yang lebih besar dibanding ekspor, misalnya, dapat menekan nilai rupiah.
Sementara itu, faktor eksternal turut memainkan peran signifikan, terutama kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Kenaikan suku bunga di negara tersebut mendorong arus modal global beralih ke aset berbasis dolar yang dinilai lebih aman dan menguntungkan.
Selain itu, dinamika geopolitik global, termasuk konflik dan ketegangan ekonomi internasional, menjadikan dolar sebagai mata uang safe haven. Dalam situasi ketidakpastian global, investor cenderung menarik investasinya dari negara berkembang dan mengalihkan ke dolar AS.
Meski demikian, Imelda menilai bahwa pelemahan rupiah belum tentu mencerminkan kondisi krisis ekonomi. Ia menekankan pentingnya melihat indikator ekonomi secara menyeluruh, seperti pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, stabilitas sektor perbankan, serta tingkat inflasi.
“Selama indikator tersebut masih terjaga, pelemahan rupiah masih dalam batas yang wajar,” jelasnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut perlu diwaspadai apabila terjadi secara berkepanjangan dan disertai tekanan ekonomi lain, seperti meningkatnya inflasi, penurunan daya beli, meningkatnya angka pengangguran, serta turunnya investasi.
Dalam perspektif global, dominasi dolar sebagai mata uang internasional juga menjadi faktor penting. Sebagian besar transaksi perdagangan dunia, cadangan devisa, hingga utang luar negeri masih menggunakan dolar AS. Hal ini membuat perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia, sangat rentan terhadap perubahan kebijakan ekonomi Amerika.
Di sisi lain, pelemahan rupiah tidak selalu berdampak negatif. Dalam sektor tertentu, kondisi ini justru memberikan peluang. Produk ekspor Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar global, sehingga berpotensi meningkatkan kinerja ekspor nasional. Sektor pariwisata juga dapat memperoleh keuntungan karena biaya kunjungan menjadi relatif lebih murah bagi wisatawan asing.
Namun, dampak negatif tetap perlu diantisipasi. Kenaikan nilai dolar menyebabkan harga barang impor meningkat, yang pada akhirnya dapat memicu inflasi dan meningkatkan biaya produksi, terutama bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor.
Beberapa sektor yang paling terdampak antara lain industri manufaktur, elektronik, farmasi, otomotif, serta sektor energi yang sangat bergantung pada transaksi berbasis dolar. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga turut merasakan dampak, terutama terkait biaya studi luar negeri, publikasi internasional, serta pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan.
Menghadapi kondisi tersebut, Dr. Imelda mengajak masyarakat untuk meningkatkan ketahanan ekonomi melalui penguatan literasi keuangan dan produktivitas. Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam konsumsi, khususnya terhadap produk impor yang tidak esensial.
Selain itu, penguatan keterampilan, terutama di bidang digital dan kewirausahaan, dinilai menjadi kunci dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Diversifikasi sumber pendapatan juga menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga.
“Masyarakat perlu adaptif dan tidak bergantung pada satu sumber pendapatan saja,” pungkasnya.
Be the first to comment