Rektor UMY Soroti Pendirian Universitas Republik Indonesia, Minta Kajian Kebutuhan Diperkuat

WARTAPTM.ID, YOGYAKARTA – Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Nurmandi, mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam rencana pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) agar tidak mengabaikan kebutuhan riil pendidikan tinggi nasional.

Menurutnya, pembentukan perguruan tinggi baru tidak cukup hanya berangkat dari gagasan besar, tetapi harus didasarkan pada kajian yang komprehensif, mulai dari relevansi program studi, kebutuhan tenaga kerja, hingga kesiapan sumber daya manusia dan pembiayaan.

“Kalau basisnya berasal dari lembaga yang berorientasi pada ilmu sosial dan penyiapan calon pemimpin, sementara fokus pendidikannya diarahkan pada STEM dan kedokteran, kesesuaiannya perlu dikaji kembali,” ujarnya, Rabu (29/7).

Rencana pemerintah yang memposisikan URI sebagai kampus berbasis STEM sekaligus pusat pembinaan calon pemimpin dinilai memerlukan perumusan yang lebih sinkron.

Dalam pandangan Nurmandi, arah akademik sebuah perguruan tinggi harus memiliki kejelasan desain kelembagaan agar tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi maupun kebingungan orientasi. Ia menegaskan bahwa kebutuhan untuk mencetak calon pemimpin sebenarnya telah difasilitasi melalui berbagai jalur pendidikan yang telah berjalan, baik di perguruan tinggi maupun lembaga pelatihan profesional.

“Apabila kebutuhannya adalah menyiapkan calon pemimpin pemerintahan atau BUMN, sebenarnya sudah terdapat berbagai jalur pendidikan dan pelatihan yang dapat diperkuat,” jelasnya.

Selain aspek akademik, Nurmandi juga menyoroti potensi dampak terhadap sumber daya manusia, khususnya dosen berkualifikasi tinggi. Pengembangan program berbasis STEM dan kedokteran membutuhkan tenaga pengajar, fasilitas laboratorium, serta ekosistem riset yang tidak dapat dibangun secara instan.

“Persoalannya bukan hanya membangun gedung atau membuka program studi. Perguruan tinggi membutuhkan dosen berkualifikasi, peneliti, laboratorium, dan tata kelola akademik yang matang,” tegasnya.

Ia mengingatkan, tanpa strategi penambahan dan regenerasi dosen, pendirian kampus baru berpotensi memicu pergeseran tenaga akademik dari perguruan tinggi yang telah ada, alih-alih memperluas kapasitas pendidikan nasional.

Nurmandi juga menekankan pentingnya transparansi dalam aspek pembiayaan. Menurutnya, pembangunan perguruan tinggi baru membutuhkan investasi besar yang harus dihitung secara cermat.

“Pendirian perguruan tinggi baru membutuhkan alokasi anggaran yang signifikan. Hal ini perlu dipertimbangkan di tengah keterbatasan anggaran pendidikan nasional,” imbuhnya.

Ia mengingatkan agar kehadiran URI tidak mengurangi ruang fiskal bagi program pendidikan lain yang juga strategis, seperti pendanaan riset, bantuan perguruan tinggi swasta, hingga dukungan bagi mahasiswa.

Sebagai jalan yang lebih efisien, Nurmandi mendorong pemerintah untuk memperkuat program studi yang telah ada, khususnya di bidang STEM. Menurutnya, pendekatan tersebut memungkinkan peningkatan kualitas tanpa harus membangun sistem baru dari awal.

“Daripada membangun institusi baru, pemerintah dapat memperkuat program studi yang sudah tersedia. Infrastruktur dan sumber daya sudah ada sehingga lebih efisien,” jelasnya.

Ia juga membuka peluang kolaborasi antarkampus melalui konsorsium sebagai strategi pengembangan program strategis secara bersama-sama.

Pada akhirnya, Nurmandi menegaskan bahwa pendirian URI tetap dapat dipertimbangkan, selama pemerintah mampu menunjukkan kebutuhan yang belum terpenuhi oleh perguruan tinggi yang ada. Namun, tanpa kajian yang matang, langkah tersebut berpotensi menghadirkan persoalan baru dalam ekosistem pendidikan tinggi nasional.

“Perguruan tinggi bukan sekadar institusi fisik, tetapi ekosistem keilmuan yang membutuhkan perencanaan jangka panjang,” pungkasnya.

Dalam konteks tersebut, kebijakan pendidikan tinggi tidak hanya dituntut untuk visioner, tetapi juga berpijak pada kebutuhan nyata dan keberlanjutan sistem yang telah dibangun.