Akademisi Unmuha Soroti Dampak Karhutla terhadap Kesehatan, Usulkan Empat Langkah Mitigasi

WARTAPTM.ID, BANDA ACEH — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan fisik dan psikologis masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu mencakup mitigasi risiko kesehatan, perlindungan kelompok rentan, dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh (FKM Unmuha), Dr. Basri Aramico IB., S.K.M., M.P.H., menilai paparan asap karhutla dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama akibat partikel halus PM2.5 yang terkandung di dalamnya.

Partikel PM2.5 berukuran sangat kecil sehingga dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan. Paparan polusi partikel tersebut berkaitan dengan gangguan pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), serta dapat memperburuk kondisi penderita asma dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Paparan polusi udara juga berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular.

“Kajian toksikologi mengonfirmasi bahwa partikel mikroskopis PM2.5 sanggup menembus membran alveolus paru hingga masuk ke sirkulasi darah sistemik. Mekanisme ini berpotensi memicu inflamasi vaskular dan meningkatkan risiko kelainan kardiovaskular dalam jangka panjang,” ujar Basri, Selasa (13/10/2026).

Menurut Basri, dampak karhutla juga perlu dilihat dari sisi kesehatan mental. Kerusakan lingkungan tempat tinggal, penurunan kualitas hidup, serta pembatasan aktivitas di luar ruangan dapat menimbulkan tekanan psikologis. Salah satu konsep yang berkaitan dengan kondisi tersebut adalah solastalgia, yakni tekanan emosional akibat perubahan atau kerusakan lingkungan yang dekat dengan kehidupan seseorang.

Anak-anak, lansia, dan ibu hamil termasuk kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya perlindungan kesehatan selama kabut asap. Oleh sebab itu, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga perlu memastikan masyarakat memperoleh informasi risiko dan akses terhadap perlindungan yang memadai.

Untuk memperkuat penanganan dampak kabut asap, Basri mengusulkan empat langkah strategis. Pertama, mengintegrasikan data kualitas udara secara waktu nyata (real-time) dengan sistem pencatatan kesehatan di puskesmas. Integrasi tersebut diharapkan membantu petugas mendeteksi lebih dini peningkatan kasus gangguan pernapasan ketika kualitas udara memburuk.

Kedua, mendistribusikan masker dengan kemampuan filtrasi tinggi, seperti N95 atau KN95, kepada kelompok rentan dan pekerja lapangan. Penggunaan masker yang sesuai menjadi salah satu langkah perlindungan terhadap partikel halus, dengan tetap memperhatikan kecocokan ukuran dan cara pemakaian.

Ketiga, menyediakan zona perlindungan darurat bagi masyarakat yang terdampak kabut asap. Basri merekomendasikan pemanfaatan ruang publik berpendingin udara yang dilengkapi pemurni udara dengan filter high-efficiency particulate air (HEPA), sehingga masyarakat memiliki tempat untuk mengurangi paparan polusi ketika kualitas udara memburuk.

Keempat, memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam merumuskan langkah pencegahan serta penanganan karhutla. Kerja sama lintas disiplin diperlukan agar kebijakan tidak hanya berorientasi pada penanggulangan kebakaran, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat.

Rekomendasi tersebut menempatkan perlindungan kesehatan sebagai bagian penting dari mitigasi karhutla. Selain upaya pemadaman dan pencegahan kebakaran, pemantauan kualitas udara, kesiapan fasilitas kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan perlu menjadi bagian dari respons terhadap bencana kabut asap.