WARTAPTM.ID, YOGYAKARTA — Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan Caturdarma Perguruan Tinggi dan optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Kantor Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Kamis (15/10/2026).
Melalui kerja sama tersebut, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) diharapkan dapat memperkuat kontribusi akademik dalam mendukung program jaminan kesehatan nasional. Ruang lingkup kolaborasi mencakup edukasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kurikulum, serta dakwah sosial kemasyarakatan.
Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Bambang Setiaji, menegaskan bahwa Caturdarma Perguruan Tinggi—pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK)—dapat menjadi landasan bagi PTMA untuk berkontribusi dalam menjawab persoalan kesehatan masyarakat.
Ia menyampaikan, Muhammadiyah melalui jaringan perguruan tingginya berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Karena itu, kerja sama dengan BPJS Kesehatan menjadi peluang untuk mengarahkan riset dan pengabdian akademisi PTMA pada kebutuhan masyarakat, termasuk mendukung keberlanjutan Program JKN.
“Kerja sama ini menjadi momentum penting agar riset serta pengabdian masyarakat dari para akademisi PTMA dapat berorientasi pada pemecahan masalah kesehatan masyarakat, sekaligus mendukung keberlanjutan Program JKN,” ujar Bambang.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Andi Megantara, mengapresiasi kolaborasi lintas sektor tersebut. Menurutnya, keterlibatan Muhammadiyah terutama pada sektor pendidikan tinggi dapat mendukung perluasan perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan masyarakat.
Andi menilai, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mencipatakan eksosistem pemahaman masyarakat mengenai jaminan kesehatan serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang didukung data dan hasil penelitian. Kontribusi tersebut diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan program perlindungan sosial secara lebih luas.
Sementara itu, Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Vetty Yulianty Permanasari, menyatakan bahwa keterlibatan dunia akademik dapat memperkuat literasi dan partisipasi masyarakat dalam Program JKN.
Menurut Vetty, lingkungan perguruan tinggi memiliki potensi untuk memperluas edukasi mengenai JKN melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman sivitas akademika sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam program jaminan kesehatan nasional.
Penandatanganan MoU tersebut turut dihadiri Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Agus Taufiqurrahman, perwakilan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan sejumlah asosiasi pendidikan tinggi kesehatan Muhammadiyah, yakni AIPKEMA, AIPNEMA, APKKM, dan APTFMA.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan diskusi untuk membahas langkah konkret dan program turunan yang dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut kerja sama. Pembahasan tersebut menjadi bagian penting untuk menerjemahkan kesepakatan ke dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kapasitas PTMA.
Be the first to comment