WARTAPTM.ID — Peringatan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (20/10/2026) diwarnai demonstrasi mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sipil di sejumlah kota Indonesia. Massa aksi menyampaikan tuntutan mengenai penanganan krisis lingkungan, ketimpangan ekonomi, kebebasan sipil, serta keterjangkauan dan pemerataan akses pendidikan.
Meski bergerak melalui aliansi dan membawa tuntutan yang berbeda, sejumlah isu yang disuarakan menunjukkan perhatian serupa terhadap persoalan kesejahteraan masyarakat dan akuntabilitas pemerintah. Rangkaian demonstrasi tersebut berlangsung dengan dinamika yang beragam, mulai dari penyampaian aspirasi secara tertib, dialog dengan wakil rakyat, hingga ketegangan antara sebagian massa dan aparat keamanan.
Demonstrasi di Jakarta, Mahasiswa Dorong Gerakan Bersama Masyarakat Sipil
Di Jakarta, mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi bersama organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) menggelar demonstrasi di kawasan Tugu Proklamasi dan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Rangkaian kegiatan diawali dengan aksi simbolik di Tugu Proklamasi pada pagi hari, kemudian berlanjut dengan penyampaian tuntutan di Tugu Tani pada sore hari.
Aksi tersebut melibatkan sejumlah organisasi mahasiswa, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), bersama kelompok masyarakat sipil lainnya. Salah satu hal yang menonjol adalah keputusan sejumlah mahasiswa tidak mengenakan jaket almamater sebagai upaya membaur dengan peserta aksi dari berbagai latar belakang.
Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI, Muhammad Hafidz Haernanda, menjelaskan bahwa demonstrasi tersebut tidak dimaksudkan hanya sebagai gerakan organisasi mahasiswa dari satu perguruan tinggi.
“Kami ingin aksi ini tidak hanya aksi BEM UI,” ujar Hafidz, sebagaimana diberitakan Tirto pada 20 Oktober 2026.
Dalam aksi tersebut, Komite Sadar mengusung lima tuntutan utama. Pertama, mendesak penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, pemulihan ekosistem, serta penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab. Kedua, perbaikan tata kelola kebijakan ekonomi untuk mengatasi ketimpangan sosial.
Tiga tuntutan berikutnya mencakup penghentian penyempitan ruang sipil dan militerisasi, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penurunan biaya pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Dalam seruan aksi yang lebih luas, peserta demonstrasi juga menyoroti keterjangkauan layanan kesehatan dan pelayanan publik.
Selain berorasi, peserta aksi menggunakan sejumlah simbol, termasuk topeng yang dimaknai sebagai representasi masyarakat yang merasa tertindas. Demonstrasi di kawasan Tugu Tani dilaporkan berakhir sekitar pukul 18.30 WIB dengan massa berangsur meninggalkan lokasi.
Aksi Demonstrasi Mahsiswa di Yogyakarta
Di Yogyakarta, demonstrasi berlangsung di depan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jalan Malioboro, dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi. Mereka antara lain berasal dari Universitas Islam Indonesia (UII), unsur mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), Aliansi UMY Bergerak, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), serta sejumlah kelompok mahasiswa lainnya.
Sejak siang, massa secara bergantian menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Kelompok mahasiswa UII, misalnya, membawa tujuh tuntutan yang mencakup evaluasi komunikasi politik pemerintah, perampingan kabinet, penghentian keterlibatan militer dalam ranah sipil, hingga pembebasan peserta gerakan sosial yang masih ditahan.
Ketua DPRD DIY, Nuryadi, turut menemui para demonstran. Dalam pertemuan tersebut, ia menyatakan bahwa aspirasi mahasiswa akan ditindaklanjuti dan diteruskan kepada pemerintah pusat.
“Kami menindaklanjuti aspirasi kalian semua. Dua tahun sudah berlalu pemerintahan kali ini, maka menjadi wajar kalau rakyat memberikan evaluasi,” kata Nuryadi, sebagaimana dilaporkan detikJogja.
Mahasiswa Unismuh Makassar Usung Enam Persoalan Nasional
Sementara itu, di Makassar, mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar yang tergabung dalam Aliansi Unismuh Satu menggelar demonstrasi di Jalan Andi Pangerang Pettarani. Mereka menjadikan momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai kesempatan untuk menyampaikan enam tuntutan terkait persoalan nasional.
Enam isu yang disoroti meliputi pemerataan akses pendidikan, pengusutan pihak yang bertanggung jawab atas karhutla, krisis orientasi partai politik, penguatan supremasi sipil dan reformasi TNI, penghentian deforestasi, serta penanganan tingginya angka kriminalitas.
Jenderal lapangan Aliansi Unismuh Satu, Agung Gemilar, menilai persoalan tersebut membutuhkan penyelesaian konkret dari pemerintah. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab sosial untuk turut mengawal kebijakan publik, termasuk persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
“Aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Agung, sebagaimana diberitakan Journalist Independent pada 20 Oktober 2026.
Pada sektor pendidikan, mahasiswa Unismuh Makassar menempatkan pemerataan akses sebagai salah satu tuntutan utama. Mereka mendorong agar kesempatan memperoleh pendidikan dapat menjangkau masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi dan hambatan akses.
Aliansi Unismuh Satu juga menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam menangani karhutla dan perlindungan kawasan hutan. Mereka menyatakan akan terus mengawal enam persoalan yang disuarakan setelah demonstrasi berakhir.
Greenpeace Soroti Dampak Krisis Iklim terhadap Biaya Hidup
Di luar aksi mahasiswa, Greenpeace Indonesia turut menyampaikan kritik melalui demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Selasa pagi (20/10/2026).
Sejumlah aktivis membentangkan dua spanduk berukuran besar dari Patung Selamat Datang. Spanduk pertama bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”, sedangkan spanduk lainnya menyampaikan pesan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”
Melalui aksi tersebut, Greenpeace mendesak pemerintah memperkuat penanganan krisis iklim dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Organisasi lingkungan itu menilai cuaca ekstrem, banjir, dan kebakaran hutan tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis, tetapi juga mengganggu kesehatan, pekerjaan, penghasilan, dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Dalam siaran persnya pada 20 Oktober 2026, Greenpeace merujuk laporan penelitian berjudul Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah. Kajian terhadap delapan kelompok masyarakat di tiga kawasan aglomerasi Pulau Jawa itu menunjukkan bahwa dampak krisis iklim paling banyak tercermin pada pola konsumsi dan biaya pangan sebesar 41 persen, diikuti produktivitas dan pendapatan sebesar 39 persen.
Temuan tersebut digunakan Greenpeace untuk menegaskan hubungan antara persoalan ekologis dan tekanan ekonomi rumah tangga, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap perubahan cuaca dan ketidakpastian penghasilan.
Aksi di Bundaran HI juga diikuti perkembangan terkait penanganan peserta demonstrasi. Sebanyak sebelas orang yang terlibat dalam aksi sempat dibawa ke Polda Metro Jaya. Lima orang lebih dahulu diperbolehkan pulang, sementara enam aktivis lainnya baru dipulangkan pada Selasa malam sekitar pukul 20.30 WIB.
Menurut Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), enam aktivis tersebut dipulangkan setelah proses pendataan dan pemeriksaan awal tidak menemukan unsur tindak pidana. Pihak pendamping hukum juga menyampaikan keberatan terhadap lamanya proses yang dialami para aktivis. (can)
Be the first to comment