WARTAPTM.ID, PALANGKA RAYA — Muhammadiyah melalui Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) terus melakukan respons kemanusiaan terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan di Kalimantan Tengah. Sejak 18 Agustus hingga 16 Oktober 2026, respons melalui Pos Koordinasi (Poskor) Muhammadiyah dan pos pelayanan telah menjangkau 589.538 penerima manfaat.
Respons tersebut mencakup distribusi air bersih dan masker, layanan kesehatan, penyediaan rumah singgah oksigen, pemenuhan kebutuhan nutrisi, hingga pemadaman dan pendinginan titik api. Berbagai layanan ini ditujukan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kebakaran, kabut asap, dan keterbatasan air bersih.
Berdasarkan laporan situasi per 16 Oktober 2026, karhutla dan kekeringan masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Pada Kamis (15/10), tercatat 4.686 titik panas dan 88 kejadian karhutla di provinsi tersebut. Kabut asap yang ditimbulkan turut mengganggu kualitas udara, jarak pandang, kesehatan masyarakat, serta aktivitas pendidikan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebelumnya menetapkan status tanggap darurat bencana karhutla melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 100.3.3.1/230/2026 pada 31 Agustus 2026. Kondisi tersebut meningkatkan kebutuhan akan perlindungan kesehatan, akses air bersih, dan bantuan bagi masyarakat terdampak.
Dari total penerima manfaat yang tercatat, distribusi air bersih menjangkau 453.502 penerima manfaat, sedangkan pembagian masker mencapai 115.669 penerima manfaat. Selain itu, distribusi nutrisi menjangkau 18.776 penerima manfaat dan penyediaan rumah singgah oksigen melayani 930 penerima manfaat.
MDMC juga melakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi karhutla dengan capaian 272 penerima manfaat. Sementara itu, distribusi oksigen menjangkau 379 penerima manfaat dan layanan nebulizer tercatat melayani 10 penerima manfaat.
Layanan tersebut menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat menghadapi risiko kesehatan akibat paparan asap sekaligus memenuhi kebutuhan dasar selama kondisi darurat. Perlindungan kesehatan menjadi perhatian penting, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.
Selain memberikan layanan langsung, MDMC melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya karhutla, dampak kabut asap terhadap kesehatan, pencegahan kebakaran, serta penggunaan masker yang benar. Masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai langkah perlindungan diri dan keluarga selama kondisi darurat.
Pelaksanaan respons dikoordinasikan melalui Poskor Muhammadiyah Kalimantan Tengah bersama pos pelayanan yang tersebar di Kota Palangka Raya, Kotawaringin Timur, Katingan, Kotawaringin Barat, Pulang Pisau, Kapuas, Murung Raya, Barito Selatan, Barito Utara, dan Lamandau.
Jaringan pos pelayanan tersebut mendukung koordinasi dan penyaluran bantuan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan di masing-masing wilayah. Respons lapangan melibatkan 179 personel dari berbagai unsur, mulai dari tim pemadaman, tenaga medis, logistik, data dan informasi, manajemen posko, hingga relawan umum.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 personel bertugas dalam tim pemadaman, 15 personel dalam tim medis, 30 personel di bidang logistik, tujuh personel menangani data dan informasi, serta 15 personel bertugas dalam manajemen posko. Adapun 100 personel lainnya merupakan relawan umum yang turut mendukung kegiatan respons.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut diperlukan untuk menjaga kelancaran koordinasi, distribusi bantuan, dan pelayanan bagi masyarakat terdampak di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.
Di tengah pelaksanaan respons, sejumlah kebutuhan masih diperlukan untuk mendukung pelayanan dan keselamatan relawan. Kebutuhan tersebut meliputi oksigen beserta perlengkapannya, masker N95 dan masker medis, obat-obatan, vitamin, serta nutrisi bagi relawan pemadam kebakaran.
Selain kebutuhan kesehatan, dukungan alat pelindung diri, peralatan pemadaman, dan bahan bakar kendaraan operasional juga dibutuhkan untuk menunjang kegiatan di lapangan.
MDMC melalui Poskor Muhammadiyah Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD/BPBPK, relawan, dan pihak terkait lainnya untuk melanjutkan pendampingan kepada masyarakat. Respons diarahkan pada perlindungan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan dukungan bagi relawan, serta penanganan karhutla dan kekeringan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Be the first to comment