WARTAPTM.ID, JAKARTA — Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah bersama Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan Kolegium memperkuat koordinasi untuk memastikan mutu penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA). Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Koordinasi dan Pendampingan Pengelola PPDS di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Jumat (23/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara hibrida di Auditorium dr. Syafri Gucci, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ, serta melalui Zoom ini melibatkan pengelola program studi, perwakilan KKI, dan 17 Kolegium dari berbagai disiplin ilmu kedokteran.
Forum tersebut menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi kendala penyelenggaraan pendidikan, dan memperkuat kesiapan program studi. Koordinasi ini juga diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dokter spesialis tanpa mengesampingkan standar kompetensi dan keselamatan pasien.
Wakil Rektor I UMJ, Muhammad Hadi, yang mewakili Rektor UMJ, menyoroti sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran, termasuk sistem uji kompetensi, proses pendidikan, dan kuota penerimaan mahasiswa baru.
Menurutnya, evaluasi kompetensi perlu dilakukan secara bertahap selama pendidikan, bukan hanya pada akhir masa studi. Dengan evaluasi berkelanjutan, capaian kompetensi peserta didik dapat dipantau sebelum mereka melanjutkan ke tahap pendidikan berikutnya.
“Menurut saya, sistem uji kompetensi di Indonesia perlu diperbaiki. Jangan hanya dilakukan pada akhir pendidikan, tetapi harus melalui tahapan-tahapan selama proses pendidikan berlangsung,” ujarnya.
Optimalkan Ekosistem Pendidikan dan Rumah Sakit Muhammadiyah
Perwakilan Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, Mohammad Agus Samsudin, menegaskan bahwa penyelenggaraan PPDS membutuhkan kolaborasi erat antara perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, KKI, dan Kolegium.
Ia menyebut Muhammadiyah memiliki ekosistem pendidikan dan pelayanan kesehatan yang mencakup 24 fakultas kedokteran dan 130 rumah sakit. Jejaring tersebut menjadi potensi untuk mendukung pendidikan dokter spesialis, terutama melalui penguatan sumber daya manusia, fasilitas, dan tempat pendidikan klinis.
“Bagi kami, mutu harus nomor satu, jadi tidak boleh ditinggalkan. Proses pendidikan PPDS harus berjalan dengan benar karena sebagian besar proses pembelajaran dan pelatihan berlangsung di rumah sakit,” kata Agus.
Menurutnya, pemanfaatan ekosistem tersebut perlu disertai tanggung jawab bersama untuk memastikan proses pembelajaran berjalan sesuai standar. Kolaborasi antarlembaga juga dibutuhkan agar dukungan terhadap pendidikan dokter spesialis tidak hanya bertumpu pada perguruan tinggi, tetapi melibatkan seluruh unsur yang berperan dalam pendidikan klinis.
Sementara itu, Sekretaris Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Ahmad Muttaqin, menyampaikan bahwa penyelenggaraan PPDS melibatkan banyak pemangku kepentingan sehingga membutuhkan koordinasi yang terarah.
Ia menyebut Muhammadiyah memiliki 165 perguruan tinggi, 24 fakultas kedokteran, serta 25 program pendidikan dokter spesialis yang telah memperoleh izin penyelenggaraan.
“Karena ini multi-stakeholder, maka kolaborasi itu menjadi sebuah keniscayaan. Kami berharap pertemuan ini menjadi kesempatan terbaik untuk melakukan penyamaan visi dan persepsi, kemudian mencari solusi apabila masih ada titik-titik yang perlu kita isi agar kesenjangan dapat terselesaikan dengan baik, terukur, dan pasti,” ujarnya.
Muttaqin berharap pendampingan bersama KKI dan Kolegium membantu pengelola program studi memetakan aspek yang masih perlu diperkuat, mulai dari kesiapan akademik dan sumber daya manusia hingga penyelenggaraan pendidikan klinis.
Mutu Pendidikan dan Keselamatan Pasien Jadi Prioritas
Ketua KKI, drg. Arianti Anaya, dalam pengarahan secara daring menegaskan bahwa percepatan pembukaan program pendidikan dokter spesialis harus berjalan seiring dengan pemenuhan standar mutu pendidikan dan kompetensi lulusan.
Menurutnya, upaya memenuhi kebutuhan dokter spesialis perlu didukung berbagai pihak. Namun, peningkatan kapasitas pendidikan tidak boleh mengabaikan kualitas pembelajaran maupun keselamatan pasien yang menjadi bagian penting dalam praktik kedokteran.
“Yang kita tuju adalah bagaimana patient safety. Itu adalah target utama,” tegas Arianti.
Ia juga menekankan perlunya kerja sama antara institusi pendidikan dan Kolegium dalam penyusunan kurikulum agar selaras dengan standar kompetensi dan standar pendidikan yang berlaku. Kesiapan program studi perlu ditelaah untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Arianti meminta Kolegium segera melakukan penelaahan terhadap program studi pendidikan dokter spesialis yang telah dibuka di lingkungan Muhammadiyah. Proses tersebut perlu didukung dokumen dan data yang lengkap, termasuk visitasi apabila diperlukan.
“Saya berharap para kolegium untuk segera melakukan review terhadap semua prodi-prodi spesialis yang dibuka oleh Muhammadiyah,” ujarnya.
Selain penelaahan program studi, forum tersebut membahas koordinasi terkait penerbitan Surat Tanda Registrasi Pendidikan (STR Pendidikan) bagi peserta PPDS. Kolegium berperan dalam mendukung proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
KKI juga menyatakan terbuka untuk membantu penyelesaian kendala yang dihadapi penyelenggara PPDS, dengan tetap mengutamakan standar mutu tenaga medis dan keselamatan masyarakat.
Melalui koordinasi dan pendampingan bersama KKI serta Kolegium, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah berharap program pendidikan dokter spesialis di lingkungan PTMA dapat terus diperkuat. Upaya tersebut diharapkan mendukung lahirnya dokter spesialis yang kompeten, profesional, dan berintegritas, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia.
Be the first to comment