Oleh: Mifbakhuddin, SKM., M.Kes.
(Dosen Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Semarang)
Masalah kesehatan bukan hanya urusan medis semata, melainkan sebuah isu kompleks yang menjangkau berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini ditegaskan oleh para pakar yang menyatakan bahwa kesehatan tak bisa dipisahkan dari politik. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau bagi seluruh masyarakat tak lepas dari peran politik yang strategis.
Keterbatasan anggaran kesehatan di tingkat pusat dan daerah menjadi permasalahan krusial yang menghambat kemajuan kesehatan masyarakat. Salah satu faktor utama di balik krisis ini adalah politik anggaran kesehatan yang tidak berpihak pada sektor vital ini. Pandangan keliru bahwa kesehatan membebani keuangan negara memperparah situasi dan menghambat upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan.
Oleh karena itu, masalah politik kesehatan, terutama dalam hal alokasi anggaran, menjadi perhatian utama di tingkat pusat dan daerah. Diperlukan komitmen politik yang kuat dari para pemimpin untuk memprioritaskan kesehatan rakyat dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk sektor ini. Hanya dengan menempatkan kesehatan sebagai prioritas politik, kita dapat membangun sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan yang mampu melayani seluruh masyarakat.
Kesehatan sebagai Isu Politik
Dapat kita amati, bahwa menjelang kontestasi politik, mulai dari pemilihan kepala daerah hingga presiden, aroma politik kian semarak. Tak jarang, janji program-program gratis diumbar untuk menarik simpati masyarakat. Politik kesehatan, yang sejatinya berkaitan dengan kebijakan publik di bidang kesehatan, pun tak luput dari “iming-iming” politik.
Lantas, mengapa sektor kesehatan masih menjadi “ladang kepentingan politik”? pertanyaan ini menarik untuk didiskusikan.
Menurut penulis, ada beberapa faktor yang berkontribusi, diantaranya. Pertama, lemahnya kapasitas politik staf kesehatan. Kemampuan politik staf di sektor kesehatan masih kurang. Hal ini membuat mereka mudah dipengaruhi kepentingan politik dan tidak mampu memaksimalkan program-program kesehatan untuk kepentingan masyarakat. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang strategi politik dan manuver politik, sehingga mudah dimanipulasi oleh aktor politik yang lebih berpengalaman. Kemampuan komunikasi dan negosiasi yang lemah, sehingga sulit untuk memperjuangkan kepentingan sektor kesehatan dalam proses pengambilan keputusan politik.
Kedua, kelemahan perencanaan dan penganggaran kesehatan. Kemampuan teknis dalam merencanakan kebutuhan anggaran dan membuat formula anggaran yang lemah. Hal ini membuka celah bagi manipulasi anggaran dan penyalahgunaan dana untuk kepentingan politik. Sistem perencanaan dan penganggaran yang tidak transparan dan akuntabel, sehingga mudah dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kurangnya koordinasi dan sinergi antar lembaga terkait dalam proses perencanaan dan penganggaran kesehatan.
Ketiga, ketiadaan kebijakan alokasi anggaran yang jelas. Belum adanya kebijakan yang mewajibkan pembagian alokasi anggaran kesehatan berdasarkan formula. Hal ini menyebabkan alokasi anggaran tidak merata dan tidak terarah, sehingga mudah diselewengkan untuk kepentingan politik. Ketergantungan sektor kesehatan pada sumber dana politik, sehingga rentan terhadap intervensi politik. Kurangnya kontrol dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran kesehatan.
Kondisi ini tentu memprihatinkan. Program-program kesehatan yang seharusnya berfokus pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat malah tercoreng oleh kepentingan politik. Janji-janji manis politik kesehatan di kala kampanye sering kali tidak sejalan dengan realita pahit yang dihadapi masyarakat.
Mengapa Politik Kesehatan Penting?
Politik tak hanya berkutat pada ranah pemerintahan, tetapi juga menjangkau kehidupan publik, termasuk bidang kesehatan. Kebijakan terkait anggaran kesehatan sangat dipengaruhi oleh peran politik kesehatan, terutama dalam hal alokasi anggaran dari pusat ke daerah. Hal ini krusial bagi pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat.
Minimnya anggaran kesehatan berdampak signifikan pada pencapaian target dan kualitas layanan kesehatan. Kurangnya dana dapat menghambat upaya pencegahan dan pengobatan penyakit, serta berakibat pada penurunan kualitas kesehatan masyarakat, sumber daya manusia yang tidak kompetitif, dan tingginya angka prevalensi penyakit. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang berpihak pada rakyat untuk meningkatkan anggaran di sektor kesehatan. Upaya ini dapat dilakukan melalui lobi-lobi politik untuk memperjuangkan alokasi anggaran yang memadai.
Namun, pemahaman politik kesehatan seringkali terpaku pada aspek pelayanan kesehatan. Bahkan di beberapa negara seperti Inggris, politik kesehatan diartikan sebagai pelayanan kesehatan nasional. Hal ini memicu konstruksi politik kesehatan yang terfokus pada pelayanan kesehatan individual, mengabaikan dimensi kesehatan masyarakat. Kesehatan, dalam konteks kapitalisme Barat, didefinisikan sebagai ketiadaan penyakit (biomedis) dan komoditi (ekonomi) (Bambra, Fox, & Scott-Samuel, 2005). Pandangan ini menempatkan individu sebagai fokus utama, mengesampingkan peran kesehatan masyarakat. Cara pandang kesehatan masyarakat melihat kesehatan sebagai produk dari faktor individu seperti genetik, gaya hidup, dan akses ke layanan kesehatan. Ketidaksetaraan dalam akses ini mendorong perhatian politik tertuju pada variabel sistem kesehatan.
Memperluas Dimensi Politik Kesehatan
Politik kesehatan seharusnya tidak hanya berfokus pada alokasi anggaran dan pelayanan kesehatan individual. Perlu ada pemahaman yang lebih komprehensif tentang dimensi kesehatan masyarakat, yaitu: (1) Determinan sosial kesehatan: Faktor-faktor seperti kemiskinan, pendidikan, lingkungan, dan pekerjaan yang dapat memengaruhi kesehatan masyarakat. (2) Keadilan kesehatan: Distribusi sumber daya dan akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi semua orang. (3) Promosi kesehatan: Upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui edukasi, perubahan gaya hidup, dan pencegahan penyakit. (4) Partisipasi masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program kesehatan. Dengan memperluas dimensi politik kesehatan, kita dapat menciptakan sistem kesehatan yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang lebih luas, yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
Memahami politik kesehatan bukan hanya tugas para pemangku kebijakan, tetapi juga hak dan tanggung jawab kita sebagai individu. Kita dapat terlibat dalam politik kesehatan dengan berbagai cara, seperti: (1) Menjadi pemilih yang cerdas: Memahami visi dan misi kandidat politik terkait isu kesehatan dan memilih pemimpin yang berkomitmen pada kesehatan yang adil dan berkualitas. (2) Berpartisipasi dalam advokasi kebijakan: Menyuarakan pendapat dan aspirasi terkait kebijakan kesehatan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. (3) Memantau dan mengevaluasi kebijakan: Mengikuti perkembangan kebijakan kesehatan dan memberikan masukan untuk memastikan kebijakan tersebut efektif dan berpihak pada rakyat. (4) Membangun solidaritas: Bekerjasama dengan komunitas dan organisasi masyarakat sipil untuk memperjuangkan akses kesehatan yang adil dan berkualitas bagi semua.
Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik kesehatan, kita dapat membangun masa depan yang lebih sehat untuk diri sendiri, keluarga, dan generasi penerus. Politik kesehatan memiliki peran penting dalam mencapai kesehatan masyarakat yang optimal. Memahami dimensi kesehatan masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik kesehatan adalah kunci untuk mewujudkan akses kesehatan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan bagi semua.
Proses Penganggaran di Sektor Kesehatan: Konflik, Ketidakpercayaan, dan Harapan Transparansi
Proses penganggaran di sektor kesehatan tak jarang menjadi arena penuh konflik kepentingan, bagaikan tarik-menarik untuk memenuhi preferensi para pemangku kebijakan. Konflik ini terjadi di berbagai tahap, mulai dari penetapan pagu indikatif, pagu sementara, hingga pagu definitif. Berbagai pihak, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga aktor-aktor politik besar, terlibat dalam perebutan ini, memprioritaskan kepentingan mereka masing-masing.
Situasi ini diperparah dengan ketidakpercayaan terhadap sektor kesehatan. Ada keraguan apakah anggaran yang diajukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau hanya untuk memenuhi kepentingan politik aktor tertentu. Hal ini diperkuat oleh penelitian Kani dkk., yang menunjukkan potensi penyimpangan anggaran untuk kepentingan politik.
Proses penganggaran yang seringkali tertutup dan tidak transparan, bagaikan “black box”, semakin memperburuk keadaan. Masyarakat kesulitan untuk mengetahui secara detail bagaimana anggaran di sektor kesehatan dialokasikan. Easton dalam Buse et al. menjelaskan bagaimana perubahan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk penganggaran, dapat dianggap sebagai kotak hitam. Dalam konteks ini, diasumsikan bahwa anggaran yang diajukan Kementerian Kesehatan diubah oleh DPR tanpa sepengetahuan publik.
Namun, di era digital ini, arus informasi terbuka lebar. Hak bicara dan pendapat masyarakat mudah disampaikan kepada pemerintah melalui berbagai platform. Hal ini membawa angin segar bagi proses penganggaran di sektor kesehatan. Masyarakat mulai mendapatkan akses informasi yang lebih terbuka dan transparan, sehingga dapat memantau dan mengawasi proses pengalokasian anggaran.
Peningkatan anggaran di sektor kesehatan perlu diupayakan sebagai salah satu ikhtiar untuk meningkatkan sumber daya kesehatan, pencapaian target program, pelayanan kesehatan, dan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan ini harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan akuntabilitas, sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Transparansi dan partisipasi publik dalam proses penganggaran di sektor kesehatan menjadi kunci untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien. Masyarakat perlu terus aktif dalam mengawasi dan mengawal proses penganggaran, sehingga terwujud sistem kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh rakyat.
Pengaruh Politik Kesehatan terhadap Derajat Kesehatan Masyarakat
Pengambilan keputusan politik di bidang kesehatan memiliki pengaruh dan implikasi yang signifikan terhadap derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Politik kesehatan, yang merupakan kebijakan negara di bidang kesehatan, didasarkan pada hak fundamental setiap warga negara untuk hidup sehat. Oleh karena itu, keputusan politik, khususnya dalam bidang kesehatan, akan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat.
Hubungan antara politik dan kesehatan bersifat timbal balik. Di satu sisi, politik kesehatan dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Ketika derajat kesehatan masyarakat meningkat, hal ini dapat berdampak positif pada stabilitas politik dan ekonomi. Di sisi lain, politik kesehatan yang efektif dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program kesehatan.
Politik kesehatan erat kaitannya dengan analisis kebijakan kesehatan. Analisis kebijakan ini berperan penting dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan kesehatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Analisis kebijakan kesehatan yang komprehensif harus mempertimbangkan berbagai faktor. Pertama, Kondisi kesehatan masyarakat: Analisis kesehatan masyarakat perlu dilakukan untuk memahami status kesehatan masyarakat saat ini, termasuk tingkat penyakit, angka kematian, dan faktor risiko kesehatan lainnya.
Kedua, Sumber daya yang tersedia: Analisis sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui ketersediaan sumber daya kesehatan, seperti tenaga medis, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan. Ketiga, Kebutuhan masyarakat: Analisis kebutuhan masyarakat perlu dilakukan untuk memahami kebutuhan kesehatan masyarakat yang berbeda-beda, seperti kebutuhan kelompok rentan dan marginal.
Keempat, Nilai dan norma sosial: Analisis nilai dan norma sosial perlu dilakukan untuk memahami bagaimana nilai dan norma sosial memengaruhi perilaku kesehatan masyarakat. Dan kelima, Konteks politik dan ekonomi: Analisis konteks politik dan ekonomi perlu dilakukan untuk memahami bagaimana konteks politik dan ekonomi memengaruhi kebijakan kesehatan.
Dengan memahami faktor-faktor tersebut, pemerintah dapat merumuskan kebijakan kesehatan yang tepat dan efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan seperti: (1) Meningkatkan akses layanan kesehatan: Politik kesehatan yang efektif dapat meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan marginal. (2) Meningkatkan kualitas layanan kesehatan: Politik kesehatan yang efektif dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan memastikan ketersediaan tenaga medis yang kompeten, obat-obatan yang berkualitas, dan fasilitas kesehatan yang memadai. (3) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat: Politik kesehatan yang efektif dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai program kesehatan, seperti promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pengobatan penyakit. (4) Memperkuat stabilitas politik dan ekonomi: Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat berkontribusi pada stabilitas politik dan ekonomi.
Pada dasarnya, masalah kesehatan adalah masalah politik. Oleh karena itu, memecahkan masalah kesehatan membutuhkan komitmen politik yang kuat dari semua pihak. Pergeseran paradigma dari pelayanan medis ke pembangunan kesehatan untuk mewujudkan rakyat sehat memerlukan penguatan komitmen politik. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan kesehatan yang diambil, apakah memprioritaskan pembangunan kesehatan atau tidak.
Kesimpulannya, politik kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Memahami dan terlibat dalam politik kesehatan adalah kunci untuk mewujudkan akses kesehatan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan bagi semua. Masyarakat perlu aktif dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan kesehatan agar tercipta kebijakan yang berpihak pada rakyat dan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Be the first to comment