Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Bantul menggelar Sekolah Politik Kebangsaan bertajuk “Ijtihad Kebangsaan Menuju Daya Kritis Berkemajuan”. Acara ini diselenggarakan oleh Bidang Hikmah bekerja sama dengan Bidang Riset Pengembangan Keilmuan (RPK) PC IMM Bantul. Kegiatan akan berlangsung selama empat hari, Selasa – Jumat, 13-15 Agustus 2024 di Pondok Pemuda Ambarbinangun.
Sekolah Politik Kebangsaan dibuka dengan Stadium General pada Senin, 12 Agustus 2024 di Gedung Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bantul. Turut hadir Bupati Bantul yang diwakili oleh oleh Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Drs Kurniantara MSi, Komisioner Komnas Perempuan, Prof Alimatul Qibtiyah SAg MSi MA PhD, Ketua PDM Kabupaten Bantul, Arba Riksawan Qomaru SE, Lingkar Keadilan Ruang, Himawan Kurniadi, Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IMM DIY, Rivandy Azhari Ali Harahap serta ,tamu undangan lainnya.
Drs Kurniantara dalam sambutan Bupati Bantul mengapresiasi atas terselenggaranya Sekolah Politik Kebangsaan. Disampaikan bahwa IMM Kabupaten Bantul menjadi bagian strategis dalam pembangunan masyarakat. “Mahasiswa, generasi muda terpelajar, harus mampu menjadi agent of change dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945 yakni membangun bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” terangnya.
Dalam mewujudkan cita-cita tersebut, lanjut Drs Kurniantara, tentu diperlukan tindakan dan kegiatan politik. “Semoga kegiatan ini akan menjadi bekal dan pondasi yang kuat bagi IMM Bantul. Melalui Sekolah Politik Kebangsaan juga membentuk pemikiran kritis dan analisis mahasiswa terhadap berbagai isu yang terjadi di Tanah Air,” harapnya.
Senada dengan itu, Ketua PC IMM Bantul, IMMawan Fikri Haikal dalam sambutannya menegaskan kehadiran Sekolah Politik Kebangsaan merupakan upaya membangun kesadaran kader IMM Bantul. Membangun kesadaran bersama gerakan mahasiswa lainnya dalam merespons situasi dan kondisi, terutama soal politik, ekologi, dan gender.
“Dari amunisi Sekolah Politik Kebangsaan ini, setiap langkah pribadi kader mahasiswa Muhammadiyah Bantul semoga tercipta ruang kesadaran kolektif. Kesadaran untuk membangun kesejahteraan masyarakat yang ramah dan aman bagi seluruh komponen di Kabupaten Bantul,” harap IMMawan Haikal.
Sekolah Politik Kebangsaan
Sementara IMMawati Savanna Selma Ghassani, ketua pelaksana, menyampaikan Sekolah Politik Kebangsaan dilatarbelakangi kompleksitasnya masalah politik, ekologi dan, permasalahan gender. “Kami melihat aktivitas politik sudah terang-terangan mengorganisir untuk kepentingan kelompok tertentu. Masalah ini tentu berdampak pada hasil kebijakan yang diputuskan. Pada aspek agraria misalnya, tidak sedikit hasil kebijakan menimbulkan kerugian yang dilimpahkan pada masyarakat, terutama masyarakat adat,” terang Savanna.
Berkaca dari masalah tersebut, Ketua RPK PC IMM Bantul itu berpendapat bahwa masalah politik dan ekologi sangat berpotensi menghadirkan piramida konflik. “Di situasi ini, korban yang paling rentan dirugikan adalah perempuan,” jelasnya.
Lebih lanjut, meskipun dalam parlemen saat ini memberikan ruang pada perempuan sebanyak 30 persen, Savanna memandang bahwa kuota tersebut tidak menjamin terlaksananya meaningful participation dari prempuan.
“Faktanya, setelah kami melakukan analisis, perwakilan 30 persen belum sepenuhnya mengorganisir dan menjamin kebutuhan akan keamanan bagi perempuan. Bahkan, banyak ketimpangan masalah lain muncul,” paparnya.
Ada banyak faktor tentunya, lanjut Savanna, salah satunya adalah kesadaran dan pengetahuan yang kurang. “Itulah mengapa kami dari Bidang RPK bekerja sama dengan Bidang Hikmah PC IMM Bantul ini mencoba menghadirkan ruang sebagai wadah pendidikan kritis. Ruang sekaligus menghasilkan rumusan yang tepat dalam mengkaji masalah politik, ekologi dan, gender,” tutupnya.
Adapun materi Sekolah Politik Kebangsaan meliputi Ilmu Politik, Sejarah dan Perkembangan Politik di Indonesia, Dinamika Politik dan Demokrasi dalam kacamata Pentahelix, Gender dan Politik, Meaningful Participation Perempuan dalam Politik, Sejarah Perempuan Pemimpin, Analisis Kebijakan Publik dari Perspektif Gender, Politik Ekologi, Analisis Kebijakan UU PA dan Isu Agraria dengan Perspektif Sosiologi Lingkungan dan, Aktivis dan Politik Lingkungan.
Materi tersebut dipantik oleh Savanna Selma Ghassani, A.R Bahry Al Farizi, Novi Asmara P Pamungkas SIKom, Supriyadi Lilo S IP, Indra Faudu, Andika Putra Fadhillah S IP, dan Syauqi Haikal Z. []ron
Be the first to comment