Mahasiswa S2 MPI Umsida Dalami Layanan Pendidikan Anak PMI di KBRI Kuala Lumpur

WARTAPTM.ID, KUALA LUMPUR — Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) melalui Program Magister Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Agama Islam melaksanakan kunjungan akademik ke KBRI Kuala Lumpur sebagai bagian dari penguatan wawasan global mahasiswa.

Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (19/5/2026) ini menjadi bagian dari program International Academic Partnership and Benchmarking Forum yang menitikberatkan pada kajian layanan pendidikan bagi anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

Kunjungan diawali dengan penyambutan oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Ahmad Romadhoni Surya Putra, yang menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan warga negara, termasuk anak-anak PMI di luar negeri.

“Negara harus hadir memastikan setiap warga negara, termasuk anak PMI, tetap memperoleh hak pendidikan yang layak,” ujarnya.

Dalam sesi pemaparan, mahasiswa memperoleh gambaran komprehensif mengenai tata kelola pendidikan Indonesia di Malaysia, termasuk tantangan akses, keberlanjutan pembelajaran, dan dinamika sosial yang dihadapi anak-anak Indonesia di perantauan.

KBRI Kuala Lumpur menjelaskan bahwa layanan pendidikan bagi WNI di Malaysia dilakukan melalui dua jalur, yakni formal dan nonformal.

Pada jalur formal, terdapat beberapa institusi pendidikan, seperti Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL), Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), dan Sekolah Indonesia Johor Bahru (SIJB), yang menjadi pusat layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di berbagai wilayah.

Sementara itu, jalur nonformal diwujudkan melalui program Sanggar Bimbingan yang dirancang untuk menjangkau anak-anak PMI yang belum dapat mengakses pendidikan formal secara optimal.

“Program ini menjadi solusi alternatif agar anak-anak PMI tetap mendapatkan layanan pendidikan meski menghadapi keterbatasan akses,” jelas Romadhoni.

Bagi mahasiswa, kunjungan ini memberikan pemahaman bahwa manajemen pendidikan tidak hanya terbatas pada institusi formal, tetapi juga mencakup strategi kolaboratif antara negara, komunitas, dan masyarakat.

Salah satu peserta, Arif Nursyamsun, menilai pengalaman tersebut membuka wawasan baru terkait pendidikan anak Indonesia di luar negeri.

“Pendidikan bagi anak PMI bukan sekadar proses belajar di sekolah, tetapi juga bagian dari perlindungan masa depan generasi bangsa,” ungkapnya.

Kegiatan berlangsung interaktif melalui diskusi dan tanya jawab yang membahas berbagai isu, seperti akses pendidikan, legalitas, hingga kolaborasi lintas pihak.

Mahasiswa lainnya, Anik Pujiati, menekankan pentingnya keberpihakan dalam pengelolaan pendidikan.

“Anak-anak PMI memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dibutuhkan sistem dan kolaborasi agar layanan tersebut benar-benar menjangkau mereka,” ujarnya.