Reformasi Pendidikan Harus Melampaui Akademik, Berbasis Ilmu dan Karakter

WARTAPTM.ID, YOGYAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyoroti tantangan besar dalam reformasi pendidikan di Indonesia, mulai dari tuntutan realitas pasar yang abai pada pendidikan karakter, hingga ketidaksinambungan atau patahan kebijakan pendidikan antar rezim.

Hal ini disampaikan oleh Haedar Nashir dalam sambutannya pada acara peluncuran dan kajian buku karya Arif Jamali Muis yang bertajuk “Dari Ruang Kelas Menuju Ruang Kebijakan: Gagasan untuk Reformasi Pendidikan Indonesia” pada Sabtu (6/6).

Mengawali sambutannya, Haedar mengapresiasi lahirnya karya literasi tersebut di tengah iklim masyarakat yang cenderung lebih menyukai kegiatan massal ketimbang kajian buku. Ia menegaskan bahwa membaca dan menulis merupakan fondasi peradaban Islam yang telah dipraktikkan sejak turunnya perintah Iqra hingga masa kejayaan institusi keilmuan seperti Baitul Hikmah.

“Jadi kalau ingin banyak membaca ya menulis dan kalau ingin baik menulis ya membaca. Jadi membaca dan menulis itu satu mata rangkai yang tidak terpisahkan,” ungkap Haedar.

Terkait dengan kebijakan dan substansi pendidikan nasional, Haedar mengkritisi adanya kesenjangan antara gagasan ideal dengan realitas di masyarakat. Meski banyak rumusan pendidikan menyuarakan pentingnya karakter dan budi pekerti, realitas atau “pasar” seringkali memberi tekanan berlebihan pada kesempurnaan nilai ujian semata.

“Kita selalu bilang yang penting akhlaknya yang utama, akhlaknya yang mulia. Iya. Tapi kenyataannya ketika disuguhi itu ya prestasi akademik, prestasi akademik,” katanya.

Haedar memperingatkan bahaya dari arah pendidikan yang hanya mengejar kecerdasan kognitif dengan mengabaikan kemanusiaan. Tragedi dan kerusakan di dunia, menurutnya, sering kali justru didalangi oleh sosok-sosok yang cerdas secara akal namun cacat secara moral kemanusiaan.

“Pada titik yang paling dramatis, dan sering dirusak oleh drama-drama tragedi itu oleh orang-orang yang kecerdasannya optimum tapi rusak kemanusiaannya,” tegas Guru Besar Sosiologi tersebut.

Di tataran makro, Haedar juga mengkritisi masalah kebijakan strategis pendidikan di Indonesia yang kerap mengalami diskontinuitas atau patahan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan. Kondisi ini menyebabkan agenda besar “mencerdaskan kehidupan bangsa” sering kehilangan arah karena ketiadaan strategi jangka panjang yang utuh.

“Selalu mengalami patahan dalam setiap rezim itu rezim berganti, kebijakan strategisnya berhenti. Akibatnya apa? Tidak pernah nyampai sehingga strategi pendidikan kita tidak long,” jelas Haedar.

Sebagai penutup, Haedar berpesan agar konsep pendidikan senantiasa dijaga keutuhannya secara holistik—sebagaimana visi pendidikan Muhammadiyah—yang menggabungkan iman, akhlak mulia, dan kecerdasan. Ia memungkas sambutannya dengan mengingatkan trilogi kehidupan beragama: iman, ilmu, dan amal.

“Ilmu tidak cukup menjadi cara, jadi dia harus membumi di realitasnya secara amal,” pungkasnya.