WARTAPTM.ID, SURABAYA – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax yang berlaku sejak 10 Juni 2026 dinilai bukan sekadar penyesuaian harga, melainkan sinyal penting terkait kerentanan daya beli masyarakat dan ketahanan energi nasional.
Pakar ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Arin Setiyowati, menilai kebijakan tersebut perlu dicermati secara komprehensif karena berpotensi memengaruhi pola konsumsi energi serta kondisi ekonomi rumah tangga.
Sejak 10 Juni 2026, harga Pertamax mengalami kenaikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Adapun harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan.
Menurut Arin, secara ekonomi kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dapat dipahami karena mengikuti dinamika harga pasar, termasuk fluktuasi harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta biaya distribusi.
“Pertamax memang bukan BBM subsidi, sehingga harganya cenderung mengikuti mekanisme pasar. Ketika variabel seperti harga minyak mentah dan kurs berubah, maka harga jual akan ikut menyesuaikan,” kata Arin, Kamis (11/6).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa dampak kebijakan tidak berhenti pada aspek pasar semata. Masyarakat sebagai konsumen akhir menjadi pihak yang paling merasakan konsekuensinya.
Kenaikan harga tersebut menyebabkan selisih yang cukup signifikan antara Pertamax dan Pertalite. Dengan harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter, selisih mencapai lebih dari Rp6.000 per liter.
Menurut Arin, kondisi ini berpotensi meningkatkan beban pengeluaran masyarakat, terutama bagi kelompok dengan mobilitas tinggi seperti pekerja, pelaku usaha mikro, pengemudi transportasi, hingga keluarga urban.
“Tambahan biaya bahan bakar akan langsung mengurangi ruang konsumsi rumah tangga dan berpotensi menekan daya beli masyarakat,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa meskipun dampak inflasi dari kenaikan BBM nonsubsidi tidak sebesar BBM subsidi, efek psikologis terhadap perekonomian tetap perlu diwaspadai.
Kenaikan harga BBM, lanjutnya, kerap diikuti oleh peningkatan ekspektasi harga barang dan jasa. Hal ini dapat mendorong pelaku usaha menyesuaikan tarif, sementara konsumen cenderung menahan belanja.
“Pada akhirnya, tekanan terhadap daya beli masyarakat tetap terjadi, meskipun secara langsung tidak terlihat signifikan,” katanya.
Selain itu, Arin menyoroti potensi pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite akibat selisih harga yang semakin lebar. Fenomena ini dinilai dapat menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan subsidi energi.
“Ketika harga BBM nonsubsidi terlalu tinggi, sebagian masyarakat akan beralih ke BBM subsidi. Hal ini berpotensi membuat subsidi tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menilai persoalan utama bukan semata kenaikan harga, melainkan perlunya transparansi dalam penetapan harga energi. Publik, menurutnya, membutuhkan penjelasan yang jelas mengenai komponen pembentuk harga BBM.
“Transparansi penting untuk menjaga kepercayaan publik. Tanpa itu, kenaikan harga akan mudah dipersepsikan sebagai beban sepihak bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai langkah mitigasi, Arin merekomendasikan sejumlah kebijakan, di antaranya peningkatan transparansi formula harga BBM, reformasi subsidi yang lebih tepat sasaran, penguatan pengawasan inflasi daerah, serta percepatan pengembangan transportasi publik.
Selain itu, ia juga mendorong percepatan transisi energi yang berkeadilan melalui pemanfaatan energi alternatif dan peningkatan efisiensi sektor transportasi.
“Kenaikan harga Pertamax harus menjadi momentum evaluasi kebijakan energi nasional. Penyesuaian harga boleh mengikuti pasar, tetapi keberpihakan terhadap masyarakat tetap harus menjadi prioritas,” pungkasnya.
Be the first to comment