Forum Rektor PTS DIY Dorong Evaluasi Kebijakan Pendidikan Tinggi

WARTAPTM.ID, YOGYAKARTA — Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menginisiasi forum diskusi bersama pimpinan perguruan tinggi swasta (PTS) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) guna menghimpun aspirasi terkait berbagai tantangan pendidikan tinggi, Senin (6/7/2026).

Forum yang dikemas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia” tersebut menghadirkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati, sebagai mitra dialog strategis antara perguruan tinggi dan pembuat kebijakan.

Sejumlah PTS di DIY turut hadir dalam forum tersebut, di antaranya Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Islam Indonesia, Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Universitas Janabadra, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, serta Universitas Sanata Dharma.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UMY, Zuly Qodir, menjelaskan bahwa forum ini menjadi upaya konsolidasi aspirasi perguruan tinggi swasta yang menghadapi persoalan serupa di tengah dinamika kebijakan pendidikan tinggi.

“Forum ini kami inisiasi untuk menyampaikan kondisi riil perguruan tinggi swasta agar menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan nasional,” ujarnya.

Berbagai isu strategis mengemuka dalam diskusi, mulai dari penurunan jumlah mahasiswa, skema pembiayaan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), hingga regulasi yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada keberlangsungan PTS.

Menurut Zuly, sejumlah kebijakan yang berlaku saat ini masih memerlukan penyesuaian agar tidak menjadi beban tambahan bagi perguruan tinggi swasta, terutama dalam memenuhi berbagai indikator kinerja dan tuntutan akreditasi.

Salah satu sorotan adalah kewajiban menerima mahasiswa dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dinilai belum diimbangi dengan dukungan pendanaan.

Selain itu, skema pembiayaan KIP-K juga dinilai belum sepenuhnya menutup biaya pendidikan, sehingga selisihnya harus ditanggung oleh perguruan tinggi.

Rektor UMY, Achmad Nurmandi, menegaskan bahwa tantangan utama yang dihadapi PTS tidak hanya berkaitan dengan pendanaan, tetapi juga regulasi yang belum memberikan kesetaraan dengan perguruan tinggi negeri.

“Banyak persoalan sebenarnya dapat diselesaikan melalui penyempurnaan regulasi yang lebih adaptif dan berkeadilan,” ujarnya.

Ia menyoroti sejumlah kebijakan yang perlu dievaluasi, seperti mekanisme pembukaan program studi baru yang dinilai masih memakan waktu panjang, sehingga menghambat pengembangan institusi.

Menurutnya, perguruan tinggi swasta membutuhkan ruang yang lebih fleksibel agar mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan efektif.

“PTS memiliki kontribusi besar dalam memperluas akses pendidikan nasional. Karena itu, regulasi yang ada perlu memberikan ruang yang setara untuk berkembang,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati, menyampaikan bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bahan penting dalam pembahasan kebijakan pendidikan tinggi di tingkat nasional.

Ia menilai forum ini sebagai ruang strategis untuk menjembatani komunikasi antara perguruan tinggi dan pemerintah, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kondisi di lapangan.

“Masukan dari perguruan tinggi akan kami bawa dalam pembahasan bersama kementerian agar dapat menjadi bagian dari agenda kebijakan nasional,” ungkapnya.

Ia juga mengakui bahwa perhatian terhadap pendidikan tinggi dalam rencana pembangunan nasional masih terbatas, sehingga diperlukan dorongan bersama agar sektor ini mendapatkan perhatian yang lebih proporsional.

Melalui forum ini, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat peran perguruan tinggi swasta dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendukung pembangunan nasional.