WARTAPTM.ID, SURAKARTA – Sebanyak 166 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) BEM PTMA Indonesia di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), 29–31 Oktober 2026. Forum ini menjadi ruang konsolidasi mahasiswa untuk merumuskan gagasan dan memperkuat kontribusi bagi Persyarikatan Muhammadiyah serta bangsa.
Mengusung tema “Merawat Persyarikatan, Menjaga Indonesia: Kontribusi BEM PTMA untuk Indonesia Raya”, kegiatan tersebut mempertemukan perwakilan organisasi mahasiswa PTMA dari berbagai wilayah. Silatnas juga menjadi momentum untuk memperkuat jejaring dan membangun gerakan mahasiswa yang responsif terhadap persoalan masyarakat.
Koordinator Presidium BEM PTMA Indonesia, Yogi Syahputra Alaydrus, menyebut Silatnas sebagai ruang pertukaran gagasan mahasiswa dari berbagai daerah. Ia berharap pertemuan tersebut dapat memperkuat solidaritas sekaligus mendorong lahirnya pemikiran yang berdampak bagi Persyarikatan dan Indonesia.
“Silatnas ini adalah perayaan gagasan. Gagasan mahasiswa Muhammadiyah di setiap sudut Kota Solo dan UMS diharapkan membawa perubahan besar untuk bangsa dan persyarikatan,” ujar Yogi di Gedung Ahmad Syafii Maarif Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS, Kamis (29/10/2026).
Wakil Rektor I UMS sekaligus Ketua Forum Silaturahmi Pimpinan Kemahasiswaan PTMA (FOSMA PTMA), Ihwan Susila, menilai BEM PTMA memiliki peran strategis sebagai kekuatan intelektual dan moral, penggerak konsolidasi mahasiswa, agen perubahan dan kontrol sosial, jembatan aspirasi mahasiswa, serta penggerak kolaborasi dan pengabdian masyarakat.
Menurut Ihwan, gerakan mahasiswa perlu dibangun melalui gagasan progresif yang berlandaskan nilai keislaman, Kemuhammadiyahan, dan kebangsaan. Gagasan tersebut juga perlu diwujudkan dalam kerja nyata, antara lain melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ia mencontohkan program penelitian dan pengabdian masyarakat serta hibah Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) di UMS sebagai ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan karya dan menjawab persoalan di tengah masyarakat.
“Mahasiswa dengan gerakan konsolidasi dan kolaborasinya diharapkan mampu memberikan kontribusi melalui kerja-kerja intelektual, pemberdayaan umat, dan pembaruan cara berpikir,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah, Bambang Setiaji, mengajak mahasiswa mencermati persoalan struktural bangsa, terutama keterbatasan lapangan kerja yang layak dan ketimpangan penguasaan aset ekonomi. Menurutnya, gerakan mahasiswa perlu berangkat dari pemahaman terhadap persoalan mendasar tersebut agar isu yang diperjuangkan memiliki arah dan relevansi.
Bambang menilai penyediaan lapangan kerja yang layak, khususnya bagi lulusan perguruan tinggi dan generasi muda, menjadi tantangan penting bagi Indonesia. Karena itu, ia mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha yang mampu mengembangkan usaha sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
“Problem utama kita adalah lahirnya pengusaha-pengusaha yang usahanya bagus sehingga bisa memberikan tempat bekerja kepada rakyat Indonesia dan pemuda-pemuda yang menjadikan mereka bermartabat,” tuturnya.
Ia juga menyinggung kondisi pekerja sektor informal, termasuk pengemudi ojek daring, sebagai gambaran pilihan pekerjaan ketika kesempatan kerja formal belum tersedia secara memadai. Bambang mendorong mahasiswa ikut memikirkan pembaruan ekonomi yang dapat memperluas kesempatan usaha, mendorong pemerataan, dan menghadirkan pekerjaan yang lebih layak.
Persoalan lain yang mengemuka dalam Silatnas adalah tantangan lingkungan. Wali Kota Surakarta, Respati Ahmad Ardianto, mengajak mahasiswa mengambil bagian dalam penanganan persoalan sampah, pencemaran sungai, dan sisa makanan. Ia mendorong mahasiswa mengembangkan penelitian serta inovasi pengelolaan sampah yang memiliki nilai ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Respati juga menekankan pentingnya peran kritis mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah. Menurutnya, kritik perlu disampaikan secara substantif dan didasarkan pada kajian agar dapat menjadi masukan bagi perbaikan kebijakan.
“Perlu kritik yang substantif, kritik-kritik yang mendasar. Itu diperlukan oleh pemerintah kota maupun pemerintah manapun,” ungkapnya.
Melalui Silatnas ini, BEM PTMA diharapkan tidak berhenti pada konsolidasi organisasi, tetapi juga memperkuat kerja intelektual, advokasi, dan pengabdian masyarakat. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyatukan gagasan sekaligus merumuskan kontribusi yang relevan bagi penguatan Persyarikatan dan penyelesaian persoalan bangsa.
Be the first to comment