WARTAPTM.ID, YOGYAKARTA — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terus memperluas peran strategisnya dalam isu kesejahteraan sosial melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Terbaru, PP Muhammadiyah menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, investasi, serta pengembangan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Aula Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (24/4). Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan sistem perlindungan tenaga kerja yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menyatakan bahwa kerjasama ini merupakan sebuah langkah penting. Bukan hanya sekadar formalitas, namun perlu diwujudkan menjadi program-program strategis bersama, utamanya dalam hal pelayanan dan perlindungan tenaga kerja.
“Muhammadiyah dalam melakukan gerakan-gerakan dan dakwahnya tentu melibatkan banyak sekali tenaga kerja. Ini langkah yang penting bukan sekadar tanda tangan dan pertemuan formal, tapi mesti ditindaklanjuti oleh kedua pihak untuk menjalankan program-program sesuai dengan yang tercantum dalam MoU itu, utamanya terkait pelayanan dan perlindungan. ” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih tingginya kerentanan sosial di tengah masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar pekerja.
“Bahwa setiap tenaga kerja itu memerlukan kehidupan yang layak. Kebutuhan terhadap basic need juga tidak sederhana, karena bagi sebagian mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok saja itu perjuangannya cukup berat dan tidak gampang,” tambahnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menyambut baik sinergi ini. Ia menilai jejaring Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi kekuatan strategis untuk memperluas jangkauan perlindungan tenaga kerja. Ia berharap bahwa ikhtiar bersama ini akan dapat menjangkau sektor masyarakat yang lebih luas. Baginya, kerjasama ini merupakan langkah bersama untuk menjadi generasi bangsa yang rahmatan lil alamin.
Usai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PP Muhammadiyah dan BPJS Ketenagakerjaan, agenda dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah dan BPJS Ketenagakerjaan..
Kerja sama ini tidak hanya berfokus pada aspek jaminan sosial ketenagakerjaan, tetapi juga mencakup penguatan sektor lain yang menjadi pilar gerakan Muhammadiyah, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Melalui sinergi ini, kedua pihak menegaskan komitmen bersama untuk menghadirkan sistem perlindungan tenaga kerja yang lebih kuat, inklusif, dan berkeadilan, sekaligus mendorong kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas.
Langkah ini juga menjadi bagian dari ikhtiar Muhammadiyah dalam memperkuat perannya menjadi pusat unggulan yang menghadirkan solusi konkret bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan umat.
Be the first to comment