BIM University dan BKSAP DPR RI Bahas Kampus Berbasis IT dan Masa Depan Pendidikan Tinggi

WARTAPTM.ID, BALI – Universitas Bali International Muhammadiyah (BIM University) memperkuat dialog dengan parlemen terkait masa depan pendidikan tinggi, perkembangan kecerdasan buatan (AI), dan penguatan budaya mutu. Hal itu mengemuka dalam kunjungan kerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ke BIM University, Rabu (26/8/2026).

Kunjungan tersebut menjadi ruang bertukar pandangan mengenai arah pengembangan pendidikan tinggi yang adaptif terhadap perubahan teknologi sekaligus mampu memberikan dampak bagi masyarakat.

Rektor BIM University, Harun Joko Prayitno, mengatakan BIM University diarahkan menjadi salah satu pintu gerbang pendidikan tinggi Muhammadiyah di Bali yang memiliki standar dan jejaring internasional.

Meski masih berada dalam tahap awal pengembangan dan belum menyelenggarakan perkuliahan secara penuh, BIM University mulai membangun fondasi melalui penguatan jejaring serta konsep pendidikan yang responsif terhadap perkembangan zaman.

“Harapannya adalah ini akan menjadi pintu gerbang, corong, menjadi mercusuar berstandar dan bereputasi internasional bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang ada di Bali, dan bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang ada di Indonesia,” ujar Harun.

Dalam dialog tersebut, Harun juga menyoroti pentingnya perubahan orientasi perguruan tinggi yang telah berada pada kategori mapan. Menurutnya, perguruan tinggi tidak semestinya hanya mengejar pertumbuhan jumlah mahasiswa, tetapi perlu memperkuat kualitas, standar, dan budaya mutu.

Ia menilai peningkatan kapasitas mahasiswa harus berjalan seiring dengan kesiapan institusi dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.

“Perguruan tinggi-perguruan tinggi yang sudah kategori mapan harus bisa menjadi corong lokomotifnya Indonesia. Jadi jangan lagi bermain di kapasitas dan kuantitas,” tuturnya.

Harun berharap parlemen turut mendorong penguatan budaya mutu pendidikan tinggi melalui kebijakan yang mampu menjaga kualitas, standar, dan sistem mutu perguruan tinggi di Indonesia.

Menurutnya, sinergi pemerintah, parlemen, dan perguruan tinggi diperlukan agar pertumbuhan pendidikan tinggi tidak hanya terlihat dari sisi kuantitas, tetapi juga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan.

Sejalan dengan tantangan perubahan teknologi, BIM University mengembangkan konsep AI Campus yang bertumpu pada tiga pilar, yakni IT Based Campus, Industry Campus, dan Entrepreneur Campus.

Konsep tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem pendidikan yang mengintegrasikan teknologi, kebutuhan industri, serta penguatan jiwa kewirausahaan mahasiswa.

Melalui pendekatan tersebut, BIM University berupaya menyiapkan lingkungan pembelajaran yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan dunia kerja.

Harun berharap pengembangan BIM University tidak berhenti pada pembangunan institusi, tetapi mampu menghadirkan pendidikan tinggi yang berdampak bagi masyarakat, umat, dan bangsa.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, mengatakan kunjungan ke perguruan tinggi menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara parlemen dan kalangan akademik.

Menurutnya, BKSAP menjalankan diplomasi parlemen atau second track diplomacy untuk memperkuat diplomasi pemerintah dalam berbagai forum internasional.

“Di dalam setiap kerja diplomasi, kami di parlemen selalu berjalan beriringan dengan apa yang dilakukan oleh eksekutif,” ungkap Irine.

Ia menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis karena dapat memberikan pandangan berbasis keilmuan dalam proses penyusunan kebijakan. Karena itu, kampus perlu ditempatkan sebagai mitra strategis parlemen dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kampus adalah mitra strategis DPR RI dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang berdampak bagi masyarakat,” katanya.

Perkembangan kecerdasan buatan turut menjadi salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Irine menilai perkembangan AI berlangsung sangat cepat sehingga membutuhkan kesiapan regulasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia.

Menurutnya, Indonesia perlu membangun kesiapan ekosistem AI agar perkembangan teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional sekaligus diantisipasi dampaknya.