WARTAPTM.ID, JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa pers memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan informasi yang benar, berimbang, dan mencerahkan bagi masyarakat. Karena itu, insan pers dituntut tetap menjaga integritas dan etika di tengah perubahan industri media serta dinamika kehidupan kebangsaan.
Pesan tersebut disampaikan Haedar dalam orasi ilmiah bertajuk “Pers Berkemajuan: Relasi Media, Agama, dan Semangat Kebangsaan” di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Kamis (13/8/2026).
Menurut Haedar, pers merupakan profesi yang memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui kerja jurnalistik, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga dapat memberikan arah bagi kehidupan publik.
“Dunia wartawan, dunia pers adalah dunia yang mulia. Karena kita ingin menampilkan berbagai informasi yang cover both sides, narasi dan informasi yang benar, yang baik, serta memberi arah bagi kehidupan berbangsa. Itu harus terus kita jaga bersama, sesulit apa pun,” ujarnya.
Haedar mengakui, menjaga idealisme pers bukan perkara mudah. Perkembangan media yang semakin menjadi bagian dari industri, ditambah persinggungannya dengan kepentingan politik, menghadirkan tantangan tersendiri bagi insan pers.
Dalam situasi tersebut, menurutnya, wartawan membutuhkan kecerdasan, profesionalisme, dan keteguhan agar tetap mampu menjalankan fungsi jurnalistik secara bertanggung jawab.
“Ketika pers menjadi industri dan juga beririsan dengan politik, memang tidak selalu mudah. Seperti melaut di antara banyak karang. Tetapi saya yakin dengan kecerdasan dan kepiawaian insan pers, kita tetap mampu menyajikan informasi terbaik bagi masyarakat dan menampilkan kebenaran,” katanya.
Lebih lanjut, Haedar menilai keberadaan pers menjadi bagian penting dalam menjaga kehidupan demokrasi. Kritik, informasi, dan perspektif yang beragam diperlukan agar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dapat terus dikoreksi dan diperbaiki.
Menurutnya, media massa dibutuhkan oleh berbagai lembaga negara, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri, hingga lembaga lainnya. Kritik yang disampaikan media secara bertanggung jawab dapat menjadi masukan bagi perbaikan kehidupan publik.
“Sebuah bangsa dan negara hidup juga dari kritik, dari masukan, dan dari informasi yang beragam. Di situlah bangsa akan menjadi lebih maju,” ungkapnya.
Namun, Haedar mengingatkan bahwa kebebasan pers harus selalu berjalan bersama etika. Kebebasan dalam menyampaikan informasi tidak boleh kehilangan orientasi pada kebenaran dan kepentingan masyarakat luas.
“Kita menjunjung tinggi etika luhur. Karena itu, aspek etika harus tetap menjadi pegangan. Semangat kita adalah menampilkan kebenaran, kebaikan, dan hal-hal yang penting bagi kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.
Bagi Haedar, pers yang berkemajuan bukan sekadar pers yang bebas menyampaikan informasi. Pers juga harus mampu menggunakan kebebasan tersebut untuk menghadirkan kemaslahatan, mencerdaskan masyarakat, dan ikut mendorong kemajuan bangsa.
Dalam kesempatan tersebut, Haedar juga menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah maupun lembaga negara tidak semestinya dipandang sebagai bentuk pertentangan. Kritik yang disampaikan secara objektif dan konstruktif justru merupakan bagian dari ikhtiar memperbaiki kehidupan berbangsa.
Ia menilai organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, media massa, dan berbagai elemen masyarakat memiliki peran masing-masing dalam mengawal arah pembangunan nasional.
“Ketika ormas keagamaan, dunia akademik, maupun media memberikan kritik kepada pemerintah dan lembaga-lembaga negara, semuanya itu bertujuan membawa bangsa ini menjadi lebih maju dan lebih mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain,” ujarnya.
Dalam konteks Muhammadiyah, Haedar menegaskan bahwa berbagai amal usaha dan gerakan yang dibangun Persyarikatan pada dasarnya diarahkan untuk memberikan manfaat bagi bangsa.
“Sebenarnya apa yang kami bangun dan kami usahakan tidak lain adalah untuk kepentingan bangsa,” katanya.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa membangun kehidupan kebangsaan yang berlandaskan konstitusi serta menghadirkan kebersamaan yang produktif.
“Mari kita tata kehidupan kebangsaan ini sesuai dengan prinsip dasar konstitusi dan membangun kebersamaan yang produktif, bukan sekadar kebersamaan yang simbolik,” pesannya.
Haedar berharap semangat tersebut juga menjadi landasan bagi insan pers dalam menjalankan profesinya. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan teknologi media, pers harus tetap memiliki keberpihakan pada kebenaran, kepentingan publik, dan kemajuan kehidupan bersama.
Haedar Terima Kartu Wartawan Utama Khusus
Pada kesempatan yang sama, Haedar menerima Kartu Wartawan Utama Khusus dari Dewan Pers. Pemberian kartu tersebut berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah 2026 di UMJ.
Kartu Wartawan Utama Khusus tersebut disetujui Dewan Pers pada Maret 2026 sebagai bentuk pengakuan atas perjalanan panjang Haedar di dunia jurnalistik.
Haedar diketahui telah aktif dalam dunia pers sejak menjadi mahasiswa sekitar 1982 dan hingga kini masih produktif menulis. Ia menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut yang menurutnya menjadi bagian dari perjalanan panjangnya sebagai insan pers.
Baginya, penghargaan tersebut bukan sekadar pengakuan personal, tetapi juga menjadi pengingat atas tanggung jawab pers untuk terus menjaga kebenaran, etika, dan kepentingan publik.
Di tengah perubahan lanskap media yang semakin kompleks, Haedar berharap pers tetap mampu menjalankan perannya sebagai salah satu kekuatan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengawal Indonesia menuju kemajuan.
Be the first to comment