WARTAPTM.ID, MALANG – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun semestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pencegahan. Pengalaman dari kejadian sebelumnya dapat menjadi dasar membangun mitigasi yang lebih terstruktur sebelum kebakaran meluas.
Pakar Kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Tatag Muttaqin, mengatakan sebagian besar karhutla di Indonesia berkaitan dengan aktivitas manusia, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Sementara kondisi cuaca panas dan kering dapat memperbesar risiko serta mempercepat penyebaran api.
“Kalau sudah berbicara pola yang berulang, kejadian kebakaran tiap tahun, sebenarnya ada kesempatan untuk mencegah,” ujar Tatag kepada Humas UMM, Selasa (19/8).
Menurut Tatag, pemerintah perlu mengubah pendekatan penanganan karhutla agar tidak hanya berfokus pada pemadaman setelah kebakaran terjadi. Pencegahan harus dibangun sejak sebelum memasuki periode rawan melalui penguatan sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi, dan pelibatan masyarakat.
Ia menilai ketiga aspek tersebut perlu berjalan secara beriringan. Penguatan SDM dibutuhkan untuk memperluas kapasitas pemantauan sekaligus edukasi di lapangan, sedangkan teknologi dapat membantu mendeteksi potensi kebakaran secara lebih cepat.
“Kalau pemerintah sudah berbicara pada aspek mencegah, pelibatan SDM-nya harus banyak. Manusianya harus banyak, yang peduli itu harus banyak,” jelasnya.
Tatag mengatakan luasnya kawasan hutan dan lahan yang harus diawasi tidak sebanding apabila hanya mengandalkan personel dalam jumlah terbatas. Karena itu, pemerintah perlu menambah tenaga terampil yang tidak hanya bertugas ketika kebakaran terjadi, tetapi juga melakukan pemantauan dan pencegahan secara berkelanjutan.
Selain memperkuat SDM, Tatag mendorong pemerintah memanfaatkan teknologi untuk memperkuat sistem pencegahan. Salah satunya melalui early warning system atau sistem peringatan dini yang dapat membantu mendeteksi potensi kebakaran sejak awal.
Menurutnya, teknologi tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran manusia. Sebaliknya, teknologi dapat menjadi instrumen pendukung agar keterbatasan personel di lapangan dapat diatasi.
“Dengan SDM yang terbatas, pemerintah harus didukung teknologi. Meskipun pada akhirnya tetap membutuhkan tenaga manusia untuk turun tangan, setidaknya teknologi dapat mempermudah pekerjaan manusia,” katanya.
Deteksi lebih awal memungkinkan petugas melakukan tindakan sebelum api meluas dan menjadi lebih sulit dikendalikan. Karena itu, penggunaan teknologi perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem pencegahan, bukan hanya sebagai alat penanganan ketika bencana sudah terjadi.
Tatag juga menekankan pentingnya penggunaan data kejadian karhutla dari tahun-tahun sebelumnya. Data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi sehingga pengawasan dan penempatan personel maupun teknologi dapat dilakukan secara lebih tepat.
Menurutnya, pola kejadian yang berulang sebenarnya memberikan informasi penting bagi pemerintah. Wilayah yang berkali-kali mengalami kebakaran dapat dipetakan sebagai kawasan prioritas sehingga upaya pencegahan tidak dilakukan secara sporadis.
Di samping pendekatan teknologi, Tatag menilai masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan lahan harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam sistem pencegahan karhutla.
Edukasi perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan agar masyarakat memahami berbagai aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Hal ini penting mengingat aktivitas manusia menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya karhutla.
Kesadaran masyarakat, menurut Tatag, tidak cukup dibangun ketika musim kebakaran telah tiba. Edukasi perlu dilakukan jauh sebelum periode rawan sehingga masyarakat memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan untuk mencegah munculnya titik api.
Di sisi lain, kondisi cuaca juga perlu menjadi bagian dari sistem kewaspadaan. Cuaca panas dan kering membuat vegetasi lebih mudah terbakar, sementara angin dapat mempercepat pergerakan api ke wilayah lain.
Karena itu, pemantauan kondisi cuaca dan karakteristik wilayah perlu dipadukan dengan data historis kebakaran. Dengan cara tersebut, pemerintah dapat menentukan wilayah yang membutuhkan pengawasan lebih intensif sekaligus menyiapkan sumber daya sebelum risiko meningkat.
Be the first to comment