Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah II mendorong perguruan tinggi untuk bertransformasi menjadi kampus berdampak, yakni institusi pendidikan tinggi yang kehadirannya benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, lingkungan, dan pembangunan bangsa. Perguruan tinggi tidak cukup hanya unggul dalam tata kelola administratif, tetapi dituntut berperan sebagai kekuatan pencerahan dan pemajuan peradaban.
Dorongan tersebut disampaikan Kepala LLDIKTI Wilayah II, Iskhaq Iskandar, dalam Focus Group Discussion (FGD) Kepala LLDIKTI Wilayah II bersama Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta Provinsi Lampung bertema Arah Kinerja Perguruan Tinggi Tahun 2026. Kegiatan ini digelar pada Senin (2/2/2026) di Aula Universitas Aisyah Pringsewu.
Menurut Iskhaq, ukuran keberhasilan perguruan tinggi ke depan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan laporan dan kepatuhan administratif, melainkan oleh sejauh mana kontribusinya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Perguruan tinggi dituntut tidak hanya rapi dalam laporan, tetapi kuat dalam kontribusi. Kehadirannya harus memberi kemanfaatan bagi masyarakat sekitar dan bangsa secara luas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi (IKU-PT) perlu dipahami sebagai instrumen pengukuran dampak sosial dan kemanusiaan, bukan sekadar kewajiban administratif. Kontribusi perguruan tinggi, lanjutnya, bersifat kontekstual dan dapat disesuaikan dengan karakter serta kapasitas masing-masing wilayah.
“Tidak semua kontribusi harus berbasis teknologi tinggi. Setiap perguruan tinggi bisa berperan pada level lokal, nasional, hingga global sesuai potensi yang dimiliki,” jelasnya.
Iskhaq juga menekankan bahwa IKU merupakan mandat kebijakan negara yang bersumber dari regulasi perundang-undangan. Karena itu, IKU harus menjadi rujukan utama dalam penyusunan visi, Rencana Strategis (Renstra), dan rencana operasional perguruan tinggi agar selaras dan berkelanjutan.
Dalam kebijakan kinerja tahun 2026, LLDIKTI Wilayah II menyoroti empat fokus utama, yakni perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi lulusan, penguatan talenta, serta tata kelola perguruan tinggi yang berintegritas. Keempat aspek tersebut menjadi fondasi dalam mewujudkan perguruan tinggi yang berdaya guna dan berdaya ubah.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, media, masyarakat, dan mahasiswa.
“Perguruan tinggi tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi dan kesamaan orientasi menjadi kunci agar dampak pendidikan tinggi dapat dirasakan secara luas,” tuturnya.
Rektor UM Metro: Kampus Muhammadiyah Harus Hadir sebagai Solusi
Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro (UM Metro), Nyoto Suseno, menegaskan bahwa upaya mewujudkan kampus berdampak harus diawali dengan pemahaman yang jujur dan mendalam terhadap potensi serta persoalan riil daerah.
“Perguruan tinggi tidak boleh sekadar mengikuti tren. Kita harus memahami secara utuh sumber daya, tantangan, dan kebutuhan masyarakat di daerah kita sendiri,” ujarnya.
Menurut Nyoto, pendidikan tinggi yang terlepas dari realitas sosial berisiko kehilangan fungsi pencerahannya. Oleh karena itu, kebijakan IKU perlu dimaknai sebagai panggilan moral untuk memetakan potensi lokal dan menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat.
“Perguruan tinggi tidak cukup hanya meluluskan sarjana, tetapi harus memberi jalan keluar atas persoalan umat dan masyarakat,” tegasnya.
Ia menyoroti besarnya potensi Provinsi Lampung di sektor kelautan, perikanan, pertanian, dan wilayah pesisir yang belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Keterbatasan penguatan sumber daya manusia dan kebijakan yang belum berpihak menjadi tantangan yang perlu dijawab oleh perguruan tinggi.
“Lampung kaya potensi. Di sinilah peran perguruan tinggi, khususnya kampus Muhammadiyah, melalui riset, inovasi, dan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan,” ungkapnya.
Dr. Nyoto juga menyinggung isu strategis seperti alih fungsi lahan dan dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab akademik sekaligus moral untuk ikut mengawal arah pembangunan.
“Perguruan tinggi tidak boleh menjadi penonton. Kita harus hadir, memberi pandangan, dan memastikan pembangunan berjalan adil dan berkeadaban,” katanya.
Ia menyambut baik dorongan LLDIKTI Wilayah II menuju kampus berdampak dan menilai FGD tersebut sebagai momentum strategis untuk menyatukan langkah perguruan tinggi swasta di Lampung.
“Ini adalah ikhtiar bersama untuk meneguhkan peran pendidikan tinggi sebagai kekuatan pencerahan dan kemajuan daerah,” pungkasnya.
Be the first to comment