Wamendikdasmen Tekankan Desain Besar Pemenuhan Guru Nasional dalam Rakernas ALPTK PTMA 2026

WARTAPTM.ID, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan guru nasional sebagai respons atas tantangan kekurangan tenaga pendidik yang diproyeksikan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, dalam arahannya pada Rapat Kerja Nasional XVII Asosiasi LPTK Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (ALPTK PTMA) yang dirangkaikan dengan The 12th Progressive and Fun Education (ProfunEdu) International Conference di Bandar Lampung, pada Kamis (25/6/2026)..

Dalam forum yang dihadiri pimpinan PTMA, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan pendidikan tersebut, Wamendikdasmen menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan guru tidak cukup dilakukan melalui peningkatan jumlah lulusan semata. Lebih dari itu, dibutuhkan sistem terintegrasi yang mampu menyelaraskan pendidikan calon guru, Pendidikan Profesi Guru (PPG), sertifikasi, hingga pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

“Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas guru. Karena itu, penguatan LPTK harus menjadi bagian dari reformasi pendidikan nasional yang komprehensif,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan desain besar pemenuhan guru nasional yang terintegrasi, sebagai tindak lanjut arahan Presiden dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Desain tersebut mencakup keseluruhan ekosistem pendidikan guru, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk tata kelola dan distribusi tenaga pendidik.

Menurutnya, Indonesia saat ini menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi, terdapat ratusan ribu guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik namun belum tersertifikasi, serta puluhan ribu lainnya yang masih perlu menyelesaikan pendidikan sarjana. Di sisi lain, kebutuhan guru secara nasional diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai ratusan ribu dalam beberapa tahun ke depan.

Kondisi tersebut menuntut adanya sinkronisasi kebijakan lintas sektor, termasuk antara lembaga pendidikan tenaga kependidikan, pemerintah daerah, serta kebijakan aparatur sipil negara. Tanpa perencanaan yang terintegrasi, pemenuhan kebutuhan guru berisiko berjalan parsial dan tidak tepat sasaran.

Dalam konteks itu, penguatan peran LPTK menjadi kunci. Tidak hanya sebagai penyelenggara PPG, LPTK diharapkan bertransformasi menjadi pusat penyiapan calon guru, pengembangan kompetensi berkelanjutan, pusat riset pembelajaran, sekaligus mitra strategis bagi sekolah.

Lebih lanjut, Wamendikdasmen juga menyoroti potensi besar lulusan sarjana pendidikan di Indonesia yang dalam satu dekade terakhir mencapai jutaan orang. Potensi ini dinilai perlu dioptimalkan melalui skema PPG yang berbasis pada kebutuhan riil di lapangan, sehingga distribusi guru dapat lebih merata dan tepat guna.

Menutup arahannya, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan—mulai dari perguruan tinggi, pemerintah daerah, hingga organisasi profesi—untuk memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan guru Indonesia yang profesional, adaptif, dan berdaya saing.

“Pembangunan pendidikan tidak cukup hanya membangun infrastruktur. Yang paling utama adalah membangun kualitas guru, karena merekalah yang menentukan kualitas pembelajaran di ruang kelas,” tegasnya.

Melalui penguatan LPTK, transformasi sistem PPG, serta sinkronisasi kebijakan nasional, pemerintah berharap sistem pendidikan guru Indonesia semakin responsif dan mampu menjawab tantangan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.