Haedar Nashir: Perguruan Tinggi Jangan Sekadar Kejar Jumlah Mahasiswa, Utamakan Kualitas

WARTAPTM.ID, BANJARMASIN — Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta, tanpa terjebak pada orientasi kuantitas semata.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Milad ke-30 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMBJM), Jumat (24/7).

Menurut Haedar, sistem pendidikan nasional harus dibangun di atas prinsip keadilan, tanpa dikotomi antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

“Di Indonesia ini tidak boleh ada dikotomi antara pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta maupun negeri. Harus ada perlombaan yang sehat sampai bisa masuk ranking dunia,” ujarnya.

Haedar menyoroti posisi perguruan tinggi Indonesia yang masih tertinggal dalam pemeringkatan global. Ia membandingkan dengan sejumlah negara yang justru berhasil menembus 200 besar dunia.

“Negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Qatar, dan UEA sudah masuk 200 besar. Singapura jelas, Malaysia juga masuk. Bahkan Brasil dan Meksiko pun sudah masuk,” ungkapnya.

Kondisi ini, menurutnya, menjadi alarm bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia agar tidak berpuas diri. Ia menekankan bahwa kompetisi perguruan tinggi harus diarahkan ke level internasional, bukan sekadar persaingan domestik dalam menjaring mahasiswa.

Dalam kesempatan tersebut, Haedar juga melontarkan kritik terhadap fenomena perguruan tinggi yang terlalu berorientasi pada jumlah mahasiswa.

“Kampus jangan seperti oplet omprengan, mengejar mahasiswa sampai berpuluh-puluh ribu yang nanti bisa menurunkan kualitas,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa kualitas institusi pendidikan tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah mahasiswa. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu bijak dalam menentukan kebijakan penerimaan mahasiswa.

“Jangan hanya mengejar sesuatu yang artificial. Kita harus punya tanggung jawab untuk memajukan pendidikan bangsa,” imbuhnya.

Menanggapi wacana pembangunan Universitas Republik Indonesia (URI) oleh pemerintah, Haedar menyampaikan sikap terbuka dengan tetap menekankan pentingnya akuntabilitas kebijakan publik.

“Semua kebijakan harus memiliki pertanggungjawaban publik dalam menghadapi kontestasi global,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tidak hanya berdampak pada PTN, tetapi juga PTS. Karena itu, diperlukan kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif.

“Kita berharap tidak ada dikotomi antara perguruan tinggi negeri dan swasta, karena semuanya sama-sama membangun negara,” tegas Haedar.

Di akhir penyampaiannya, Haedar mengingatkan bahwa Muhammadiyah telah lama berkiprah dalam dunia pendidikan, bahkan sebelum negara hadir secara penuh dalam sektor ini. Oleh karena itu, menurutnya, seluruh institusi pendidikan—baik negeri maupun swasta—harus dipandang setara selama berorientasi pada kemajuan bangsa, bukan profit semata.

“Pendidikan itu amanah besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, tidak boleh dibeda-bedakan antara negeri dan swasta,” pungkasnya.