WARTAPTM.ID, BENGKULU — Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB), Andi Azhar, diundang sebagai pembicara dalam forum pendidikan tinggi di Malaysia. Ia dijadwalkan tampil sebagai panelis pada AKEPT Let’s Talk About Series 4/2026 yang mengangkat tema “University-Industry Partnership and the Corporate Influence on Academia”, Jumat (14/8/2026).
Forum ini diselenggarakan oleh Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT) Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia bekerja sama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan SEAMEO RIHED sebagai wadah pertukaran gagasan dan praktik baik kepemimpinan pendidikan tinggi di kawasan.
Menariknya, Andi Azhar menjadi satu-satunya pembicara asal Indonesia sekaligus satu-satunya perwakilan dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah ’Aisyiyah dalam forum tersebut. Ia hadir dengan kapasitas sebagai pimpinan unit kemitraan global sekaligus Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) UMB.
Dalam forum tersebut, Andi akan mengangkat isu strategis mengenai hubungan antara perguruan tinggi dan dunia industri, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kolaborasi dan independensi akademik. Menurutnya, persoalan yang dihadapi banyak kampus di Asia Tenggara bukan semata kekhawatiran dominasi industri, melainkan lemahnya implementasi kerja sama yang sering berhenti pada tataran seremonial.
“Kalau kerja sama hanya menghasilkan foto bersama dan logo perusahaan di spanduk, mahasiswa tidak mendapat apa-apa,” ujarnya saat dihubungi, Ahad (9/8/2026).
Ia menegaskan bahwa yang perlu diperkuat adalah tata kelola kemitraan sejak awal, termasuk pengaturan batas peran industri dalam proses akademik.
“Yang harus diperdebatkan bukan boleh atau tidaknya industri masuk kampus, tetapi bagaimana batasnya diatur sejak awal,” tambahnya.
Gagasan yang dibawa Andi tidak lepas dari pengalaman akademiknya saat terlibat dalam riset kolaboratif di Taiwan terkait rantai pasok halal yang melibatkan pemerintah, kampus, dan industri. Menurutnya, praktik terbaik yang dapat diadopsi adalah menjaga independensi riset meskipun didukung pendanaan pihak ketiga.
“Pemberi dana menentukan pertanyaan yang ingin dijawab, bukan jawaban yang ingin didengar,” jelasnya.
Model kolaborasi semacam ini dinilai mampu menjaga integritas akademik sekaligus menghasilkan riset yang relevan dengan kebutuhan industri.
Selain isu kemitraan, Andi juga akan mendorong penguatan sertifikasi profesi sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Ia menilai bahwa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dapat menjadi rujukan dalam menyelaraskan capaian pembelajaran dengan kebutuhan industri.
“Unit kompetensi menjamin lulusan memiliki keterampilan yang terbaca pasar, namun kampus tetap harus mengajarkan kemampuan berpikir kritis dan nilai-nilai akademik,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia melihat potensi sertifikasi profesi sebagai “mata uang bersama” di tingkat regional, seiring dengan adanya kerangka kerja seperti ASEAN Qualifications Reference Framework.
Partisipasi Andi Azhar dalam forum ini sekaligus memperkuat posisi Perguruan Tinggi Muhammadiyah-’Aisyiyah (PTMA) dalam percaturan global, khususnya dalam isu internasionalisasi pendidikan tinggi dan penguatan kualitas lulusan.
Ia berharap kolaborasi lintas negara dapat terus diperluas, termasuk dalam pengakuan kompetensi lulusan di tingkat regional.
“Kalau unit kompetensi kita bisa dibaca setara oleh negara tetangga, lulusan kampus Muhammadiyah di daerah memiliki peluang yang sama untuk bekerja di kawasan,” tuturnya.
Be the first to comment