Survei PSKP UAD: Lima Program Pemerintah Paling Sedikit Dirasakan Manfaatnya oleh Mahasiswa

WARTAPTM.ID, YOGYAKARTA — Hasil riset Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menunjukkan bahwa sejumlah program unggulan pemerintah belum banyak dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa. Dalam survei terhadap 828 mahasiswa dari 32 provinsi, program Komponen Cadangan (Komcad) TNI menempati posisi terbawah dalam persepsi kebermanfaatan responden.

Temuan tersebut tertuang dalam laporan riset nasional bertajuk Nilai Rapor Dua Tahun Kebijakan Prabowo–Gibran di Mata Mahasiswa, yang dipaparkan PSKP UAD pada 19 Oktober 2026. Riset ini mengevaluasi persepsi mahasiswa terhadap kebermanfaatan dan ketepatan sasaran 15 program unggulan pemerintah.

Direktur Eksekutif PSKP UAD, Hilma Fanniar Rohman, menjelaskan bahwa mahasiswa diposisikan sebagai bagian dari pemilih terdidik (educated voters) yang dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan pemerintah diterima oleh generasi muda.

“Laporan ini menghimpun pandangan 828 mahasiswa dari 32 provinsi di Indonesia sebagai bagian dari masyarakat terdidik (educated voters). Persepsi mereka memberikan gambaran mengenai kebermanfaatan (perceived benefit) dan ketepatan sasaran 15 program unggulan pemerintah di mata generasi muda,” ujarnya.

Berdasarkan hasil survei tersebut, lima program yang paling sedikit dipilih responden sebagai program yang dirasakan manfaatnya adalah Komcad TNI, kenaikan gaji hakim, pendirian Universitas Republik Indonesia (URI), cetak sawah baru, dan pendirian SMA Unggul Garuda.

Komcad TNI berada di posisi terbawah dengan 9,78 persen atau 81 responden. Berikutnya, kenaikan gaji hakim dipilih oleh 11,11 persen atau 92 responden, sedangkan pendirian URI memperoleh 12,20 persen atau 101 responden.

Dua program lainnya adalah cetak sawah baru dengan 15,34 persen atau 127 responden serta pendirian SMA Unggul Garuda dengan 17,27 persen atau 143 responden.

Hilma menjelaskan, rendahnya persepsi kebermanfaatan terhadap kelima program tersebut berkaitan dengan pandangan mahasiswa mengenai dampak langsung kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut PSKP UAD, kebijakan yang berkaitan dengan penguatan aparatur, pertahanan, pembangunan lahan pertanian skala besar, dan pembentukan lembaga pendidikan baru perlu dievaluasi berdasarkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat serta efisiensi penggunaan anggaran negara.

Dalam pandangan responden sebagaimana dijelaskan Hilma, kebutuhan masyarakat juga mencakup penguatan integritas penegak hukum, pemerataan kualitas fasilitas pendidikan, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara efisien.

Temuan ini menempatkan persepsi masyarakat sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kebijakan publik. Meski demikian, rendahnya pilihan responden terhadap suatu program tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa program tersebut tidak memberikan manfaat atau gagal mencapai tujuannya.

Berdasarkan temuan riset, PSKP UAD merekomendasikan penataan ulang prioritas belanja negara agar alokasi anggaran lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Rekomendasi tersebut mencakup pengaitan kenaikan tunjangan pejabat dengan indikator kinerja utama, evaluasi efisiensi program Komcad, serta moratorium proyek fisik baru.

PSKP UAD juga mendorong agar alokasi anggaran diarahkan pada program yang dinilai lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat, antara lain penambahan subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri, perbaikan infrastruktur irigasi lokal, dan penguatan layanan dasar universal.

Rekomendasi tersebut menekankan pentingnya evaluasi belanja negara berdasarkan sasaran, efisiensi, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pemerintah tidak hanya dinilai dari pelaksanaan program, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan kebutuhan publik.

Bagi PSKP UAD, hasil survei ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat hubungan antara prioritas kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Namun, penilaian menyeluruh terhadap efektivitas setiap program tetap memerlukan data mengenai pelaksanaan, capaian, biaya, dan dampaknya terhadap kelompok penerima manfaat.