UM Palopo dan UT Perkuat Kolaborasi Riset Wujudkan Kota Layak Huni Berbasis Data

WARTAPTM.ID, PALOPO — Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Palopo (UM Palopo) bersama Universitas Terbuka (UT) Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kajian Evaluasi Kota Layak Huni pada Kawasan Kumuh di Kota Palopo, Selasa (19/5). Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kolaborasi akademik dalam merumuskan solusi berbasis riset terhadap persoalan perkotaan.

FGD yang berlangsung di Kampus II UM Palopo tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, peneliti, hingga unsur masyarakat. Forum ini menjadi ruang dialog strategis untuk membahas kondisi kawasan kumuh sekaligus merumuskan arah pembangunan kota yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Wakil Rektor I UM Palopo, Hadi Pajarianto, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menjawab persoalan masyarakat melalui pendekatan keilmuan dan pengabdian.

“Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi juga mitra pemerintah dalam menghadirkan solusi berbasis riset. Kajian kota layak huni ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan kota yang lebih manusiawi dan berkelanjutan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UM Palopo, Muh. Zainal S, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud sinergi akademik antara UM Palopo dan Universitas Terbuka dalam penguatan riset perkotaan dan kebencanaan. Ia juga menegaskan komitmen fakultas dalam mendukung pembangunan daerah melalui inovasi akademik dan penelitian terapan.

Ketua Tim Peneliti dari Universitas Terbuka, Vita Elysia, menjelaskan bahwa penelitian dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung. Selama dua bulan, tim melakukan survei lapangan serta dialog dengan RT/RW, lurah, dan warga di kawasan kumuh.

Menurutnya, fokus kajian diarahkan pada kelompok masyarakat rentan agar kebijakan kota layak huni benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga.

“Kota layak huni adalah hak seluruh masyarakat. Namun kelompok rentan di kawasan kumuh memerlukan perhatian lebih karena keterbatasan akses terhadap layanan dasar,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Prodi PWK UM Palopo, Wahyu Hidayat, memaparkan hasil survei terhadap 107 responden yang tersebar di 9 kecamatan, 33 kelurahan, dan 23 kawasan kumuh. Kajian ini menggunakan 28 indikator kota layak huni yang mengacu pada standar Indonesian Association of Planners (IAP).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat berada pada angka 3,30 dari skala 1 hingga 5, yang masuk kategori “cukup”. Beberapa aspek yang dinilai baik meliputi fasilitas peribadatan, ketersediaan air bersih, layanan administrasi, kesehatan, dan pendidikan.

Namun demikian, penelitian juga mengidentifikasi sejumlah aspek yang masih perlu ditingkatkan, seperti fasilitas kesenian dan budaya, partisipasi masyarakat, layanan bagi kelompok rentan, serta sarana olahraga dan rekreasi.

Selain itu, kajian ini turut memetakan risiko bencana di kawasan kumuh, termasuk potensi banjir, longsor, dan likuefaksi. Beberapa wilayah teridentifikasi memiliki tingkat kerawanan tinggi sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan dan mitigasi bencana.

Dalam sesi diskusi, berbagai OPD Kota Palopo memberikan tanggapan konstruktif terhadap hasil penelitian tersebut. Pemerintah daerah menilai kajian ini penting sebagai dasar evaluasi kebijakan sekaligus perencanaan pembangunan kawasan kumuh yang lebih terintegrasi.

Sejumlah perangkat daerah juga menyoroti potensi pengembangan sektor pariwisata, penguatan investasi, serta pentingnya integrasi penataan kawasan dengan peta risiko bencana guna menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, UM Palopo dan Universitas Terbuka menegaskan komitmen untuk terus berkontribusi dalam pembangunan berbasis ilmu pengetahuan. Hasil kajian diharapkan tidak hanya menjadi dokumen akademik, tetapi juga rujukan strategis bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Palopo sebagai kota layak huni yang tangguh dan berkemajuan.

Momentum ini sekaligus memperkuat peran Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebagai pusat pengembangan ilmu, riset, dan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan pembangunan berkelanjutan.