BEM PTMAI Zona V Desak DPRD Jatim Tindak Lanjuti Aspirasi soal Tambang, MBG, dan KDKMP

WARTAPTM.ID, SURABAYA — Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (BEM PTMAI) Zona V Jawa Timur–Bali menyampaikan aspirasi kepada DPRD Provinsi Jawa Timur, pada Senin (8/9/2026). terkait sejumlah persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat. Tiga isu utama yang dibawa mahasiswa ialah pertambangan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Penyampaian aspirasi tersebut menjadi bagian dari konsolidasi mahasiswa PTMAI Zona V dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Mahasiswa mendorong pemerintah dan DPRD memastikan kebijakan pembangunan tetap memperhatikan aspek lingkungan, kesejahteraan, serta kepentingan masyarakat.

Dalam tuntutannya, BEM PTMAI Zona V meminta evaluasi terhadap praktik eksploitasi pertambangan yang dinilai berpotensi berdampak terhadap lingkungan dan ruang hidup masyarakat. Mahasiswa juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG serta kebijakan KDKMP.

BEM PTMAI Zona V menilai pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan investasi. Menurut mereka, kebijakan pembangunan juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, serta keselamatan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan DPRD Jawa Timur menyampaikan komitmen untuk mempertemukan BEM PTMAI Zona V dengan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur guna membahas lebih lanjut aspirasi yang telah disampaikan.

Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (10/9/2026).

BEM PTMAI Zona V menyambut komitmen tersebut sebagai langkah awal untuk membuka ruang dialog. Namun, mahasiswa menegaskan akan melihat keseriusan DPRD melalui realisasi pertemuan dan tindak lanjut konkret atas aspirasi yang telah disampaikan.

Presidium Nasional BEM PTMAI Zona V Jawa Timur–Bali Bagus Arif Riski Refandi mengatakan pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

“Jawa Timur jangan sampai menjadi aktor rusaknya lingkungan di Jawa Timur, dan jangan pula menjadi aktor penghilang nyawa masyarakat sipil Jawa Timur,” tegasnya, Senin (8/9/2026).

Menurut Bagus, kekayaan alam merupakan amanah yang perlu dikelola untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, kebijakan pembangunan dan investasi, menurutnya, harus memastikan hak masyarakat atas tanah, ruang hidup, pekerjaan, dan sumber penghidupan tetap terlindungi.

BEM PTMAI Zona V menegaskan penyampaian kritik tersebut ditempatkan sebagai bagian dari kontrol sosial dan tanggung jawab intelektual mahasiswa dalam kehidupan demokrasi.

Mahasiswa juga menyatakan tidak menempatkan diri semata-mata sebagai pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Sebaliknya, mereka memosisikan diri sebagai mitra kritis yang memberikan masukan dan pengawasan terhadap kebijakan yang dinilai berkaitan dengan kepentingan publik.

“BEM-PTMAI berdiri bukan untuk menjadi oposisi tanpa arah, tetapi menjadi penjaga nurani masyarakat, agar negara tidak kehilangan kompas keadilan sosial,” demikian sikap yang tercantum dalam manifesto perjuangan BEM PTMAI Zona V.

Karena itu, mahasiswa meminta DPRD Jawa Timur membuka ruang dialog yang substantif. Mereka berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada pertemuan, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan, pengawasan, dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Bagus juga menyerukan kepada mahasiswa PTMAI se-Jawa Timur–Bali untuk menjaga konsistensi dalam mengawal persoalan masyarakat.

“Melawan bukan berarti membenci, tetapi memastikan bahwa kekuasaan tidak pernah berjalan tanpa pengawasan dan tidak pernah lupa bahwa mandat tertinggi negara adalah rakyat,” ujarnya.

BEM PTMAI Zona V Jawa Timur–Bali selanjutnya akan memantau realisasi pertemuan dengan pimpinan DPRD Jawa Timur pada 10 September 2026 sebagai bagian dari pengawalan terhadap aspirasi yang telah mereka sampaikan.