Universitas Muhammadiyah Buton (UM Buton) berhasil menyelenggarakan serasehan pimpinan perguruan tinggi dengan tema pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Rabu (25/6). Acara yang berlangsung di Gedung Korea ini dihadiri oleh perwakilan dari beberapa kampus di Kota Baubau dan dibuka oleh Dr Samsul Bahri, SE MSi Wakil Rektor 2 UM Buton.
Dalam sambutannya, Samsul Bahri menegaskan komitmen UM Buton dalam menyediakan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. “Meskipun presentasinya masih kecil, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan fasilitas ini setiap tahunnya, tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi juga untuk tenaga pengajar dan pekerja lainnya,” ujarnya.
Agenda utama dalam serasehan ini adalah penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Nasional Disabilitas dan UM Buton. Penandatanganan ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di lingkungan perguruan tinggi. Dalam kesempatan ini, Komisi Nasional Disabilitas memberikan plakat kepada UM Buton sebagai simbol kerjasama yang baru terjalin, sementara UM Buton juga memberikan plakat sebagai tanda apresiasi dan komitmen untuk mewujudkan kampus inklusif.
Dr Rachmita Maun Harahap, ST MSn, dari Komisi Nasional Disabilitas, memberikan pemaparan mendalam mengenai peran dan fungsi Komisi Nasional Disabilitas dalam mengawal pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Diskusi yang melibatkan beberapa kampus di Kota Baubau membahas implementasi pembentukan unit layanan disabilitas di perguruan tinggi dan peran Komisi Nasional Disabilitas dalam mendukung unit tersebut. Melalui serasehan ini, UM Buton berharap dapat semakin optimal dan inklusif dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di lingkungan perguruan tinggi, menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan merata bagi semua pihak.
Be the first to comment